JurnalPatroliNews | Jakarta – Ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Nino pada 2026 dinilai berpotensi menjadi ujian serius bagi upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) diminta memperkuat langkah mitigasi sejak dini agar produksi pangan nasional tetap terjaga dan petani tidak kembali menghadapi gagal panen akibat kekeringan.
Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap El Nino sebagai fenomena musiman yang rutin terjadi tanpa menyiapkan strategi penanganan yang komprehensif. Menurutnya, perubahan iklim memiliki dampak langsung terhadap produktivitas sektor pertanian apabila tidak diantisipasi secara cepat dan terukur.
“Kami meminta Kementerian Pertanian memperkuat mitigasi untuk menghadapi El Nino. Ancaman El Nino tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman semata. Dampaknya dapat menurunkan produksi pangan nasional jika mitigasinya tidak dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Rina, Minggu (19/7/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa pada semester pertama 2026 masih terdapat puluhan ribu hektare lahan sawah yang terdampak kekeringan. Bahkan, sejumlah daerah lumbung pangan nasional, termasuk Sulawesi Selatan, masih mencatat luas areal puso yang cukup signifikan.
Menurut Rina, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian belum sepenuhnya berjalan efektif. Keberadaan Sistem Peringatan Dini Pertanian (Siperditan), kata dia, harus mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat lapangan, bukan sekadar menghasilkan informasi atau prediksi cuaca.
“Data tersebut menunjukkan bahwa sistem peringatan dini harus benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi respons di daerah terlambat sehingga petani tetap mengalami gagal panen,” tegasnya.
Untuk itu, Rina meminta Kementerian Pertanian membuka secara transparan kepada publik mengenai efektivitas implementasi Siperditan di berbagai daerah. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana informasi peringatan dini benar-benar diterima petani dan diikuti dengan langkah antisipasi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Selain memperkuat sistem informasi, pemerintah juga diminta memastikan seluruh infrastruktur pendukung telah tersedia di wilayah-wilayah rawan kekeringan. Langkah tersebut meliputi percepatan distribusi pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan optimalisasi embung, penyediaan varietas benih yang tahan terhadap kekeringan, hingga peningkatan pendampingan oleh penyuluh pertanian.
Menurut Rina, informasi mengenai potensi kekeringan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila petani tidak dibekali solusi nyata untuk mempertahankan produktivitas lahannya.
“Petani tidak cukup hanya diberi informasi bahwa akan terjadi kekeringan. Mereka juga harus dibekali solusi, mulai dari ketersediaan air, benih yang sesuai, hingga pendampingan agar dapat menyesuaikan pola tanam secara tepat waktu,” ujarnya.
Ia menilai kesiapan menghadapi El Nino akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus merealisasikan target swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian.
Karena itu, Rina mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan luas tanam maupun produktivitas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pertanian nasional beradaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin tidak menentu.
“Jangan sampai target produksi terganggu hanya karena kesiapan mitigasi belum optimal. Ketahanan pangan harus dibangun melalui sistem yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu melindungi petani sebagai ujung tombak produksi pangan nasional,” pungkasnya.
Komentar