Laurenzus Kadepa : Aneh Melihat Ketakutan Indonesia Bicara HAM Papua

Jurnalpatrolinews – Nabire : Anggota komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP) Propinsi Papua, Laurenzus Kadepa, mengaku aneh melihat ketakutan yang ditunjukkan pemerintah Indonesia mengenai pelanggaran HAM di Papua setelah melihat Joe Biden dan Kamala Harris yang diusung partai Demokrat memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat periode 2020-2025.

Hal ini diungkapkannya menanggapi pernyataan Anggota Komisi Luar Negeri atau Komisi I DPR RI, Fadli Zon, yang dengan nada berharap menyatakan pemerintah Amerika Serikat, setelah Joe Biden menang pemilu AS, tak mencampuri urusan HAM di Indonesia.

“Saya ingin sampaikan bahwa Papua itu butuh pendekatan non militer. Dari dulu kami sampaikan berkali-kali tetapi negara tidak mau dengar kami. Aneh ketakutan yang sangat berlebihan. Jika takut dengan negara lain ikut memantau membicarakan situasi HAM Papua kenapa pendekatan kepada Papua masih terus keamanan dan tidak pernah dievaluasi,” ujar Kadepa kepada Wagadei, Minggu (8/11/2020), menanggapi.

Selain Fadli Zon, komentar sama disampaikan juga oleh mantan Menlu Dahlan Iskan dan beberapa tokoh nasional lain. Namun dirinya meyakini, kepemimpinan Joe Biden dan Kamala Harris akan terwujud berlandaskan cerminan demokrasi, HAM dan isu iklim.

“Ini soal kemanusiaan dan ini menjadi pertanyaan. Fakta saat ini sejak Papua masuk dalam NKRI selalu saja pendekatan keamanan militer dan telah membuat banyak pelanggaran HAM,” ujarnya.

Tak hanya HAM Indonesia di Papua, Kadepa harap konflik Palestina dapat diselesaikan juga dengan pendekatan humanis, dan perang di Timur Tengah segera diakhiri.

“Harapan-harapan ini kami percaya akan terwujud dibawa kepemimpinan Biden Harris,” harapnya.

Emanuel Gobai, direktur eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, juga turut menyoroti. Kata Gobai, Fadli Zon sebagai wakil rakyat seharusnya memiliki komitmen untuk melindungi rakyat terutama dari persoalan HAM.

“Sangat disayangkan sikap Fadli Zon ini yang adalah wakil rakyat. Ini menunjukkan DPR RI tidak memiliki komitmen terhadap perlindungan HAM di Indonesia terutama di Papua,” ujarnya,  (wagadei)

Komentar