JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD, untuk mengatasi permasalahan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh. Kedatangan mereka disambut dengan penolakan dari sebagian warga lokal.
Jokowi menyatakan, “Saya telah memberikan instruksi kepada Menkopolhukam untuk menangani situasi ini bersama-sama dengan pemerintah daerah dan UNHCR,” seperti yang dikutip dari pernyataannya di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma pada Selasa (5/12/2023).
Warga Aceh menolak kedatangan 249 pengungsi Rohingya yang tiba menggunakan kapal, menganggapnya sebagai beban yang merepotkan. Menurut informasi dari polisi setempat, penolakan ini terjadi karena tidak ada tempat penampungan yang memadai, dan pengungsi dianggap tidak menjaga kebersihan.
Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia, berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Kebijakan Indonesia dalam hal penampungan pengungsi seringkali menjadi sumber kontroversi. Sejauh ini, sudah ada enam gelombang pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh, dengan total hampir 1.000 imigran.
Pemberitaan tentang krisis pengungsi Rohingya juga mencuat di media asing. AFP dari Perancis memberitakan tentang penolakan pengungsi oleh warga lokal dalam artikel berjudul “Rohingya refugees stranded on Indonesia beach fear being pushed back to sea” pada Kamis (23/11/2023).
Lebih dari 200 pengungsi Rohingya dikabarkan berkumpul di pantai pulau terpencil di Indonesia, setelah berminggu-minggu terombang-ambing di atas perahu kayu. PBB mencoba untuk menghentikan upaya penduduk setempat mendorong kembali minoritas Rohingya yang teraniaya ke laut.
Pendatang terbaru ini merupakan bagian dari lebih dari 1.000 anggota minoritas Myanmar yang mendarat di pantai provinsi Aceh minggu lalu. Media asing juga mencatat bagaimana ribuan warga Rohingya, sebagian besar Muslim, berisiko nyawa setiap tahunnya untuk mencapai Malaysia atau Indonesia melalui perjalanan laut yang panjang dan berbahaya.
Penduduk Aceh, yang sebagian besar memiliki kenangan konflik berdarah selama puluhan tahun, terbagi antara simpati terhadap penderitaan sesama Muslim dan kekhawatiran terhadap konsumsi sumber daya yang langka oleh pengungsi Rohingya, yang kadang-kadang berkonflik dengan penduduk setempat.
Beberapa warga di Pantai Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, menyatakan ketidaknyamanan atas kedatangan pengungsi Rohingya karena telah menimbulkan masalah sebelumnya. Meskipun mereka bersedia menyediakan tempat berlindung, mereka mengakui keterbatasan untuk menampung jumlah pengungsi yang semakin meningkat.
Sementara PBB meminta Aceh untuk menampung pengungsi, penduduk setempat telah melakukan upaya untuk mendorong kapal-kapal Rohingya kembali ke laut, mencerminkan perasaan campur aduk di masyarakat Aceh terkait krisis ini. Meski demikian, ada juga warga yang tetap bersimpati terhadap nasib para pengungsi, yang sebagian besar mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik.
Komentar