JurnalPatroliNews – Jakarta, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dicecar seruan untuk mengundurkan diri, Senin (26/10/2020).
Ini terjadi pasca Raja Malaysia, Sultan Abdullah, menolak permintaannya untuk menyatakan keadaan darurat guna memerangi pandemivirus corona (Covid-19).
“Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, seorang pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi.
“Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Seharusnya Muhyiddin mundur, “katanya lagi.
Anggota parlemen oposisi, Wong Chen, bahkan mengatakan hal tersebut adalah proposal “jahat” Muhyiddin. Ia meminta Muhyiddin mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengusulkan keadaan darurat.
Sebelumnya Muhyiddin telah meminta aturan darurat di tengah lonjakan baru infeksi kasus corona di Malaysia dan pengaruhnya pada melambatnya perekonomian.
Tetapi para kritikus menuduhnya menggunakan alasan untuk menangguhkan parlemen dan menghindari merosotnya suara untuknya.
Ini terkait klaim pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang menegaskan pemerintahan Muhyiddin telah jatuh. Pasalnya dukungannya bukan lagi mayoritas.
Konstitusi memberi raja hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.
“Keadaan darurat dapat memberikan beberapa bentuk stabilitas dalam jangka pendek, terutama terkait dengan implementasi kebijakan,” kata Affin Hwang Capital Asset Management dalam catatan penelitiannya.
“Meskipun jika dibiarkan dan berkepanjangan, itu berbahaya bagi proses demokrasi dan pemerintahan negara,” katanya.
(cnbc)
Komentar