JurnalPatroliNews – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mengatakan, negara berpotensi menghemat Rp 90 triliun jika dapat melarang sejumlah kendaraan untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.
Pasalnya, menurut Abra, setidaknya 70% konsumen Pertalite adalah kendaraan roda empat atau mobil. Adapun total konsumsinya mencapai 38 ribu kilo liter (kl) per hari. “Kami hitung ini 70% konsumen Pertalite mobil dilarang (beli Pertalite), negara hemat Rp 90 triliun kompensasi Pertalite-nya,” ungkap Abra dalam acara Energy Corner, dikutip, Senin (9/1/2023).
Namun, sambung Abra, tak mudah bagi pemerintah untuk membatasi atau mengendalikan penjualan Pertalite. Mengingat, ketergantungan masyarakat terhadap BBM murah tersebut cukup tinggi. “Dalam praktiknya agak sulit untuk melakukan pembatasan dan pengendalian,” imbuh Abra.
Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengalihkan subsidi Pertalite menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Caranya, pemerintah hanya perlu menghitung berapa penghasilan konsumen yang membeli BBM jenis Pertalite untuk menentukan besaran subsidi yang diberikan dalam bentuk BLT BBM. “Tidak hanya kelas miskin tapi kelas menengah ke bawah yang misalnya penghasilannya mendekati UMR itu, saya pikir dalam jangka pendek pemerintah bisa memberi kuota BBM,” tuturnya.
Namun demikian, dia mengakui upaya ini memang tak bisa dilakukan secara cepat. Pemerintah akan membutuhkan transisi dari pemberian subsidi secara terbuka menjadi tertutup dalam bentuk BLT BBM.
“Tapi dengan transisi tadi pemerintah bisa mempertajam konsumsi BBM dan ini sudah ada effort kuota BBM bersubsidi,” tutup Abra.
Komentar