JurnalPatroliNews – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mengusulkan agar pemerintah dapat memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi warga yang berhak menerima subsidi.
Cara ini dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan bila pemerintah harus menentukan kriteria penerima BBM berdasarkan spesifikasi kendaraan.
Menurut Abra, pemerintah hanya perlu menghitung berapa penghasilan konsumen yang membeli BBM jenis Pertalite untuk menentukan besaran subsidi yang diberikan dalam bentuk BLT BBM. “Alih-alih ke melarang konsumen basis kendaraan, lebih baik subsidinya taruhlah ke BLT BBM, tentukan berapa penghasilan konsumen yang memang membeli BBM subsidi, dan tidak hanya kelas miskin, tapi kelas menengah ke bawah yang misalnya penghasilannya mendekati UMR,” tuturnya dalam acara Energy Corner, dikutip Senin (9/1/2023).
Meski begitu, ia menyadari upaya tersebut memang tak bisa dilakukan secara cepat. Paling tidak, pemerintah akan membutuhkan transisi dari pemberian subsidi secara terbuka menjadi tertutup dalam bentuk BLT BBM. “Tapi dengan transisi tadi pemerintah bisa mempertajam konsumsi BBM dan ini sudah ada effort kuota BBM bersubsidi,” kata Abra.
Di sisi lain, Abra menilai bahwa mayoritas konsumen BBM jenis Pertalite saat ini adalah roda empat. Bahkan angkanya bisa tembus mencapai 70%.
Adapun total konsumsi Pertalite untuk mobil saat ini mencapai 38 ribu kiloliter (kl) per hari. Sementara, 30 persen konsumen Pertalite adalah pemilik motor dengan total konsumsinya tercatat 16 ribu KL per hari.
Sejauh ini, pemerintah memang belum menetapkan aturan siapa saja yang boleh membeli Pertalite. Namun, Abra menilai jika pemerintah melarang 70% pemilik mobil membeli Pertalite, maka negara akan hemat Rp 90 triliun.
Komentar