JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama sejumlah kementerian serta lembaga terkait tengah menyiapkan langkah percepatan untuk menekan angka kemiskinan nasional. Upaya tersebut dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengusung terobosan berbasis koperasi desa dan kelurahan, atau yang dikenal dengan Kopdes/Kel Merah Putih.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang juga memimpin Satgas Kopdes/Kel Merah Putih, menekankan pentingnya perhatian pada kelompok masyarakat Desil V, yakni lapisan yang paling rawan jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Menurutnya, jika tidak segera ditangani secara sistematis, kerentanan tersebut bisa memperburuk kondisi sosial-ekonomi di lapangan.
Selain itu, pemerintah juga akan tetap memberikan perhatian khusus bagi warga di kelompok Desil 1–4 melalui program berlapis sesuai tingkat kesulitan masing-masing.
“Agar intervensi benar-benar tepat sasaran, semua program lintas kementerian akan diselaraskan dengan basis data yang valid. Karena itu, kita sepakat memperkuat dukungan kepada BPS untuk menghasilkan data kemiskinan yang lebih presisi sebagai pijakan utama kebijakan,” ujar Ferry saat rapat koordinasi bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Rapat tersebut juga dihadiri pejabat lintas kementerian seperti Menparekraf Teuku Riefky Harsya, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Wamen P2MI Christina Aryani, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam forum itu disepakati bahwa seluruh data kemiskinan dari berbagai K/L akan disinkronkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS. Penyatuan data tersebut diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi desa sekaligus memastikan kebijakan yang diambil lebih efektif.
Ferry menambahkan, konsolidasi data tingkat desa menjadi kunci dalam program penanggulangan kemiskinan yang mayoritas terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Hal ini juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.
Di sisi lain, Kemenkop berkomitmen mengoptimalkan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai instrumen strategis. Ferry yakin, koperasi desa dapat memberikan dampak nyata, mulai dari memutus rantai distribusi yang terlalu panjang hingga mengurangi angka kemiskinan secara langsung.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan perlunya sinkronisasi data karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat selalu berubah. Ia menilai, penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas lintas kementerian. “Kopdes Merah Putih bisa menjadi motor penggerak perekonomian desa, mengurangi pengangguran, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah kompetisi yang kian ketat,” tegasnya.
