Jurnalpatrolinews – Jakarta : Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI mempertanyakan kejujuran Gubernur Anies Baswedan soal anggaran pembelian lahan pemakaman seharga Rp 254 miliar. Anggaran tersebut dikucurkan karena pemerintah membutuhkan lahan untuk pemakaman jenazah selama pandemi Covid-19.
“Anies tidak memberikan penjelasan yang jujur (dalam pembelian lahan),” kata Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta Justin Utayana melalui keterangan resminya, Selasa, 10 November 2020.
Saat membacakan pidato jawaban terkait Raperda Perubahan APBD 2020, Jumat, 6 November kemarin, kata dia, Anies mengungkapkan bahwa lahan di TPU Rorotan masih dalam pematangan, sehingga belum dapat digunakan.
Sementara, lahan TPU Pegadungan juga belum siap. Lahan TPU Pegadungan merupakan hasil ruislag atau lahan pengganti antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta tahun 1992. Pernyataan Anies tersebut berbeda dengan sebelumnya yang menyebut Pemprov DKI sudah menyiapkan alternatif lahan pemakaman sejak Maret 2020.
“Dua bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?” ujarnya.
Justin mengaku sudah mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan. Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektar, sudah dibeli sejak 4-6 tahun yang lalu, namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi. Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektar, namun masih berupa empang untuk memelihara ikan.
Kedua lahan tersebut, menurut dia, belum siap karena Pemprov DKI lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset.
“Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki. Jadi ini murni kesalahan Pemprov DKI dan tidak bisa dibiarkan,” ucap Justin.
PSI menolak anggaran pengadaan lahan pemakaman Covid-19 ini. Dia mendesak agar Anies menindak kesalahan tersebut, lalu memperbaiki pengelolaan aset lahan pemakaman dan mengoptimalkan lahan yang telah dibeli.
Menurut dia, saat ini Anies terkesan berusaha menutup-nutupi kesalahan Dinas Pertamanan dengan mengucurkan uang ratusan miliar uang pajak untuk beli lahan baru.
“Jangan-jangan, ada oknum yang sengaja menelantarkan lahan-lahan yang telah dibeli, sehingga punya alasan untuk terus-menerus mengeluarkan anggaran pengadaan lahan. Kalau benar begitu situasinya, siapa yang diuntungkan? Penegak hukum perlu mendalami persoalan ini,” ujarnya.(*/red)
Komentar