JurnalPatroliNews – PURWAKARTA — Polemik pengelolaan keuangan daerah di Purwakarta kian memanas. Sejumlah aktivis mendesak Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat untuk mundur dari jabatannya jika dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran yang terus berulang.
Desakan tersebut disampaikan oleh aktivis, Rizky Widya Tama, yang menilai persoalan keterlambatan pembayaran gaji, SILTAP perangkat desa, perjalanan dinas (SPPD), hingga anggaran kegiatan bukan sekadar masalah administratif, melainkan mencerminkan lemahnya manajemen keuangan daerah.
“Kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Jangan biarkan sistem terus bermasalah dan pegawai yang jadi korban,” ujar Rizky, Senin (23/3/2026).
Ia menyoroti kinerja BKAD yang dinilai belum mampu memastikan kelancaran pencairan berbagai kewajiban pemerintah daerah. Menurutnya, keterlambatan yang terjadi bukan insiden sesaat, melainkan telah menjadi pola berulang.
“Ini sudah jadi pola, bukan kejadian sesaat. Kalau terus terjadi, artinya ada yang salah dalam sistem pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Dampak dari kondisi tersebut dirasakan langsung oleh pegawai dan perangkat desa. Banyak di antaranya mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat gaji dan tunjangan yang tidak dibayarkan tepat waktu.
Selain itu, keterlambatan pencairan anggaran kegiatan juga kerap memaksa pelaksana di lapangan untuk menggunakan dana pribadi terlebih dahulu demi menjaga keberlangsungan program pemerintah.
Situasi ini dinilai berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan di daerah serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Rizky pun mendesak Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BKAD.
“Kalau tidak ada perbaikan, publik akan melihat ini sebagai bentuk pembiaran. Dan itu berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
