JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan tegas kepada anggota Kabinet Indonesia Maju terkait optimalisasi layanan digital pemerintah.
Instruksi tersebut diungkapkan oleh Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (9/1/2024).
Pertama, Jokowi memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, untuk segera melancarkan implementasi sistem pemerintahan berbasis digital.
“Satukan semua dalam satu portal nasional, dan saya tekankan kembali untuk memperkuat keamanan digital kita,” ungkapnya.
Selanjutnya, Jokowi juga mengarahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi melalui Perum Peruri yang telah menjadi GovtTech nasional.
Ketiga, kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Jokowi meminta agar pengembangan dan penerapan digital ID dipercepat.
“Harus selesai paling lambat dalam enam bulan. Menkominfo juga diminta untuk segera mentransformasi kebijakan hukum pemerintah dalam konteks kebijakan digital kita,” tambahnya.
Semua langkah ini akan dikordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Komentar