Prabowo: Banyak Negara Nilai Pidato Indonesia di PBB Realistis

JurnalPatroliNews – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah negara memberikan sambutan positif terhadap pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Menurutnya, sikap Indonesia yang dianggap seimbang dan realistis menjadi alasan utama apresiasi tersebut.

“Responsnya cukup banyak yang positif. Kita dipandang realistis dan adil dalam menyikapi isu global,” ujar Prabowo di New York, Rabu (24/9).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa perdamaian dunia hanya mungkin tercapai jika keamanan Israel turut dijamin. Ia menegaskan, pengakuan dan penghormatan terhadap Israel menjadi salah satu kunci agar proses damai bisa berjalan.

“Saya katakan terus terang, perdamaian hanya akan lahir bila semua pihak mengakui dan menjamin keamanan Israel. Jika itu tercapai, barulah kita bisa melihat perdamaian sejati,” ucapnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa perjuangan Indonesia untuk Palestina tetap menjadi prioritas. Ia menyoroti pentingnya berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Untuk mewujudkan Palestina yang benar-benar berdaulat, dunia juga harus menjamin keamanan Israel. Dengan begitu, kebencian dan kecurigaan bisa dihapuskan,” lanjut Prabowo dalam pidato di podium Sidang Umum PBB, Selasa (23/9).

Sehari sebelumnya, saat berbicara dalam KTT Tingkat Tinggi Solusi Dua Negara di Markas PBB, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia baru akan membuka pengakuan terhadap Israel jika negara tersebut terlebih dahulu mengakui Palestina.

“Indonesia konsisten memperjuangkan Palestina. Bila Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia pun siap segera mengakui Israel, termasuk mendukung jaminan keamanannya,” ujar Prabowo, Senin (22/9).

Namun, sikap itu berlawanan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menegaskan penolakannya terhadap solusi dua negara dan menolak berdirinya negara Palestina.

Tahun ini, Sidang Umum PBB berlangsung di tengah langkah mengejutkan sejumlah negara Barat yang resmi mengakui Palestina, termasuk Inggris. Sikap itu membuat Israel yang selama ini menjadi sekutu dekat Barat—meradang.

Sejarah menunjukkan bahwa Inggris punya peran besar dalam lahirnya Israel di tanah Palestina. Pada era Mandat Britania (1920–1948), Inggris menerbitkan Deklarasi Balfour 1917 yang mendukung pembentukan tanah air bagi Yahudi di Palestina. Langkah ini memicu imigrasi besar-besaran Yahudi dan konflik dengan penduduk Arab setempat.

Menjelang akhir mandat, Inggris gagal menengahi konflik Arab-Yahudi, hingga akhirnya pada 1947 menyerahkan masalah tersebut ke PBB. Setahun kemudian, Inggris angkat kaki, dan pada 14 Mei 1948 Israel memproklamasikan kemerdekaannya, meninggalkan luka sejarah yang masih membara hingga kini.

Tepat 125 tahun setelah Deklarasi Balfour, pada 21 September 2025, Inggris akhirnya mengakui Palestina secara resmi. Konsekuensinya, mereka memperbarui nomenklatur di peta resmi dari “Wilayah Palestina yang Diduduki (PTO)” menjadi sekadar Palestina.