JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekecewaannya terhadap sejumlah pejabat yang mendatangi wilayah terdampak bencana hanya untuk sekadar menunjukkan kehadiran tanpa disertai langkah konkret. Ia menilai praktik semacam itu sebagai tindakan tidak etis di tengah penderitaan masyarakat.
Kritik keras tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Desember 2025. Di hadapan para menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan bahwa kunjungan ke daerah bencana tidak boleh dijadikan ajang pencitraan atau sekadar formalitas.
Ia menekankan bahwa pejabat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, harus datang dengan membawa solusi nyata bagi warga terdampak. Menurutnya, kehadiran tanpa aksi hanya akan memicu kekecewaan dan sinisme publik.
Presiden juga mengingatkan agar tidak muncul praktik yang ia sebut sebagai “wisata bencana”. Ia menegaskan bahwa rakyat yang sedang tertimpa musibah tidak boleh diperlakukan sebagai objek tontonan atau sarana membangun citra politik.
Prabowo meminta setiap kunjungan ke lokasi bencana memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Ia menegaskan bahwa pejabat harus mampu mengidentifikasi kebutuhan mendesak di lapangan dan segera mengambil langkah konkret.
Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya penyesuaian tugas dan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana. Menurutnya, setiap persoalan di lapangan, seperti kekurangan air bersih, keterbatasan bahan bakar akibat wilayah terisolasi, hingga kebutuhan logistik lainnya, harus direspons dengan tindakan nyata.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kehadiran negara di tengah bencana tidak cukup hanya dengan meninjau, melainkan harus diwujudkan melalui pertolongan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
