JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan penanganan menyeluruh terhadap kerusakan lahan pertanian akibat banjir besar di Aceh.
Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau progres pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane akses strategis yang menghubungkan jalur menuju Bener Meriah dan Takengon pada Minggu, 7 Desember 2025.
Dalam dialog dengan warga, Prabowo menekankan bahwa petani tidak perlu cemas terhadap dampak kerusakan sawah maupun irigasi. Ia menegaskan bahwa peristiwa banjir tersebut termasuk kategori force majeure, sehingga pemerintah harus mengambil langkah khusus untuk meringankan beban masyarakat.
“Para petani jangan khawatir. Jika sawah rusak, akan kami bantu perbaiki. Sambil menunggu perbaikan tuntas, kita akan kirim pasokan pangan. Cadangan kita masih banyak,” ucap Prabowo.
Selain dukungan pemulihan fisik, Prabowo juga menyampaikan kebijakan perlindungan finansial bagi petani. Seluruh utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak banjir akan dihapus atau diberikan relaksasi sesuai mekanisme penanganan bencana.
“Utang para petani, termasuk KUR, akan kita hapus karena ini murni bencana alam. Tidak perlu dikembalikan. Ini bukan kelalaian siapa pun, melainkan force majeure,” tegasnya.
Dalam rangka menjamin percepatan rekonstruksi infrastruktur dan akses logistik, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Keputusan itu dinilai tepat mengingat kemampuan pasukan Zeni AD dalam bidang konstruksi dan penanganan infrastruktur darurat.
“KSAD kerahkan seluruh kekuatan ya. Saya tunjuk KSAD sebagai satgas untuk mempercepat perbaikan jembatan dan infrastruktur daerah, supaya bantuan dan mobilitas masyarakat bisa segera pulih,” ungkap Prabowo.
