Jurnalpatrolinews – Jakarta, Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan ada sekitar 31 persen warga negara Indonesia yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan. Angka ini naik sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19.
“Ini kenaikannya cukup besar. Mungkin karena Covid-19 yang menginginkan kepemimpinan seperti tentara dalam menanganinya,” kata pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dalam konferensi pers secara virtual (online) terkait hasil survei bertema “Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19” di Jakarta, Minggu (23/8/2020).
Survei dilakukan tanggal 12-15 Agustus 2020 dengan melibatkan 2.202 responden yang diwawancara per telepon dipilih secara acak. Tingkat kesalahan (margin of error) survei diperkirakan kurang lebih 2,1 persen.
Saiful menjelaskan kenaikan juga terjadi untuk hadirnya kepemimpinan otoriter. Angka kenaikan mencapai 5 persen bila dibanding sebelum Covid-19. Sebelum Covid-19, yang mendukung pemimpin demikian hanya 7 persen. Setelah masuk masa Covid-19 dukungan pada otoritarianisme itu naik menjadi 12 persen.
“Hanya sekitar 12 persen yang setuju sebaiknya DPR dan pemilihan umum dihapus. Sebagai penggantinya diserahkan ke seorang pemimpin yang kuat, yang tak dipilih rakyat, untuk membuat keputusan. Ini ada kenaikan 5 persen dukungan pada diktator dibanding sebelum Covid-19,” jelas Saiful.
Meski ada kenaikan dukung untuk kepemimpinan otoriter dan TNI pimpin pemerintahan, Saiful menegaskan mayoritas warga Indonesia tetap mendukung supremasi sipil dalam pemerintahan Indonesia. Dari survei yang dilakukan, hasilnya 71 persen warga mendukung supermasi sipil. Kemudian 76 persen warga mendukung TNI harus di bawah komando dan kontrol kepala negara (Presiden) yang dipilih rakyat.
“Dalam demokrasi, keputusan-keputusan strategis harus dibuat oleh pejabat publik dari kalangan sipil yang dipilih secara demokratis. Karena itu dikenal konsep supermasi sipil,” ujar Saiful.
Hasil survei memperlihatkan sekitar 74 pesen warga setuju TNI secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman luar negeri dan dari dalam negeri dalam keadaan darurat keamanan yang dinyatakan oleh pemimpin negara. Hanya 16 persen yang tidak setuju. Demikian pula mayoritas warga (57 persen) setuju TNI tidak boleh terlibat dalam masalah keamanan dan ketertiban apapun dalam masyarakat. Hanya 31 persen yang tidak setuju.
“Sejalan dengan itu, sekitar 59% publik setuju bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri. Hanya 32% yang tidak setuju,” tutup Saiful.(lk/ant)
Komentar