JurnalPatroliNews – Jakarta,- Di pasar keuangan dalam negeri, Indonesia dikabarkan mengalami kekeringan likuiditas valuta asing (valas), terutama dolar Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI).
“Kita sama BI akan melihat mengenai supply dari currency terutama hard currency, dari kami dengan BI karena berkolaborasi,” kata Sri Mulyani di kantornya belum lama ini.
Pada September 2022, menurut catatan BI pertumbuhan kredit tumbuh double digit sebesar 18,1%. Sedangkan penghimpunan DPK valas hanya tumbuh 8,4%.
BI memperkirakan dana asing yang keluar dari Indonesia atau net outflow Kuartal III-2022 diperkirakan mencapai US$2,1 miliar atau sekitar Rp 32,55 triliun (kurs Rp 15.500/US$). Likuiditas yang hampir tiris membuat rupiah melemah pada dolar AS sulit dibendung.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti juga mengonfirmasi pasokan valas yang terbatas. “Likuiditas valas terbatas, padahal trade balance besar. Satu hal ini memang agak berbeda dengan periode-periode yang lalu,” jelas Destry, saat konferensi pers BI beberapa waktu lalu.
Pemerintah serta BI kembali memberlakukan sanksi bagi eksportir yang tidak menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam neegri. Aturan wajib parkir devisa tersebut pada saat pandemi direlaksasi oleh BI, pertengahan Juli lalu bahkan diperpanjang batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) hingga akhir Desember 2022.
Sejalan dengan pencabutan relaksasi ini, maka cadangan devisa Indonesia bisa menguat kembali. “Sanksi terhadap DHE SDA (Sumber Daya Alam) atau non SDA sudah berlaku kembali di tahun 2022,” ungkap Deputi Gubernur Juda Agung.
Juda menjelaskan untuk eksportir non-SDA yang melanggar maka akan diberikan sanksi berupa penangguhan ekpor. “Keduanya kami sampaikan ke Ditjen Bea Cukai untuk di-enforce dan sudah berlaku,” tambahnya.
Namun aturan tersebut baru akan diterapkan akhir tahun, yakni saat kebutuhan dolar akan lebih besar lagi. Ini terjadi karena keperluan pembayaran bunga serta cicilan utang dalam valas pada akhir tahun dan juga keperluan remitansi perusahaan asing yang ada di Indonesia.
Komentar