JurnalPatroliNews – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait impor beras.
Susi Pudjiastuti memohon ke Syahrul Yasin Limpo untuk berpihak kepada petani dan menolak wacana impor beras yang digadang-gadang mencapai 1 juta ton tersebut.
Permohonan itu disampaikan oleh Susi Pudjiastuti melalui jejaring Twitter pribadinya, Minggu (21/3/2021).
Susi Pudjiastuti mengatakan, Mentan Syahrul Yasin Limpo jangan mengalah karena impor beras akan menghancurkan produksi petani.
“Ayo Pak Mentan, Jangan mengalah.. Ayo bersama petani Pak Yasin. Jangan hancurkan produksi mereka,” tulis Susi Pudjiastuti dengan disertai emoji dua tangan menyatu, seperti dikutip Suara.com.
Susi Pudjiastuti menyematkan artikel sebuah media yang mewartakan bahwa Mentan meminta maaf ke DPR karena tidak bisa menolak impor beras.
Cuitan Susi Pudjiastuti tersebut menuai komentar dari berbagai orang, salah satunya Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Said Didu mengatakan, dirinya sempat mengagumi sosok Mentan Syahrul Yasin Limpo karena pernah membela kepentingan para petani.
Namun, kini Said Didu menganggap Mentan Syahrul Yasin Limpo sudah berubah, tidak lagi seperti dulu.
“Saya dulu kagum sama Pak @Syahrul_YL saat berdiri tegak membela kepentingan petani Sulses dari tekanan impor beras saat beliau masih Gubernur Sulsel,” kata Said Didu.
“Kok sekarang berubah ya?” tandasnya.
Di Depan DPR, Mentan Sebut Ketersediaan Padi hingga Mei 2021 Surplus
Dalam upaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, prognosa neraca pangan pokok sampai Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup, bahkan ketersediaan padi dinilai surplus. Hal ini dikemukakan Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI.
“Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton, begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton. Khusus beras surplus, karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya,” sebut Syahrul, Jakarta, Kamis (18/3/2021)
Pertemuan ini dilakukan menjelang Ramadan dan hari Raya Idul Fitri, dan mengantisipasi fenomena lonjakan atau penurunan harga pangan.
Syahrul mengatakan, Kementan telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia, seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Renny Astuti menyesalkan keputusan dan pernyataan Menteri Perdagangan untuk tetap melakukan impor 1 juta ton beras, yang diyakini tidak akan menggangu harga gabah di tingkat petani.
“Padahal fakta di lapangan, hampir seluruh harga gabah jauh di bawah HPP. Untuk itu, kami menyarankan kepada Mentan untuk menjelaskan kondisi fakta di lapangan kepada Mendag,” ujar Reni
Senada dengan Renny, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga dengan tegas menolak rencana impor beras 1 juta ton. Andi menilai, keputusan tersebut kontraadiktif dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait stok dan produksi pangan yang menunjukan adanya surplus beras.
“Alasan Mendag dan Menko Perekonomian tidak bisa kita terima secara argumentatif. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada petani dan Kementan, yang sudah menjamin ketersedian pangan dengan baik, “ ungkapnya
(sc)
Komentar