JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menghadapi “serangan” baru dari dunia internasional. Kali ini datang dari Dana Moneter Internasional (IMF).
IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.
IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.
“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” kata IMF dalam laporannya Article IV Consultation, dikutip Selasa (27/6/2023).
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
“Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif,” tambahnya.
Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.
“Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain,” paparnya.
Lantas, bagaimana reaksi Presiden Jokowi atas pernyataan IMF tersebut?
Dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023), Presiden Jokowi menegaskan kepada menterinya untuk tetap fokus pada kebijakan pemerintah, terutama hilirisasi.
Dalam pidatonya, Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau, yang belum bisa berjalan.
Namun ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu.
“Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. lihat dan kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” jelas Jokowi, dikutip Selasa (7/7/2023).
Tak hanya itu, Presiden Jokowi bahkan tak segan untuk mempromosikan hilirisasi ke dunia internasional, salah satunya Australia.
Saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan terkemuka di Australia, Jokowi pun tak segan menawarkan sejumlah sektor prioritas, termasuk hilirisasi.
“Saya menawarkan sejumlah sektor prioritas, seperti bidang hilirisasi industri di mana Indonesia dan Australia dapat berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik,” terang Presiden Jokowi, dikutip Selasa (4/7/2023).
Selain hilirisasi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia juga memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau berupa energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya.
“Selanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Beberapa sektor di IKN terbuka lebar bagi para investor, dari sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan lainnya,” ungkap Jokowi.
Terakhir, kata Presiden Jokowi, pada sektor pendidikan dan kesehatan, di mana penerimaan mahasiswa meningkat sekitar 20% setiap tahunnya dan hampir 2 juta orang Indonesia masih berobat ke luar negeri. Ini jadi peluang besar bagi investasi.
Komentar