“Ini karena partai politik pasti punya kepentingan, keinginan, dan kebutuhan masing-masing. Mereka punya udang di balik batu, dan inilah pencipta situasi kecurigaan tersebut.”
Oleh karena itu, Benny menyatakan, PDIP sudah menyatakan bahwa tidak akan mendukung Amandemen UUD 1945 saat ini. Menurutnya, PDIP sudah melihat hasil survei yang menyatakan publik tidak menerima karena kecurigaan ini.
“PDIP sebagai partai berhaluan nasionalis tidak ingin amandemen menjadi liar. Diperlukan momentum yang pas dimana tidak ada kecurigaan atas kepentingan tersembunyi,” jelasnya.
Mengenai pro dan kontra terhadap isu amandemen, Benny menganggap ini hal yang lumrah.
“Itu bagian dari praktek berdemokrasi: bagaimana ruang publik berdialog. Dialog pro dan kontra itu hal wajar, tetapi keputusan tertinggi tetap di tangan rakyat; kepentingan agenda amandemen itu harus kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Benny menyatakan bahwa Indonesia sesungguhnya membutuhkan GBHN untuk memetakan pembangunan.
Komentar