“Pas tahun 2024, saat presiden baru, kita harus punya GBHN, sehingga pembangunan terjadi dalam jangka panjang, tepat sasaran; tidak diwarnai ego sektoral, para bupati dan gubernur tidak lagi memiliki agenda masing-masing, tetapi semua bersatu untuk mencapai kesejahteraan umum. Itu mengikuti Pembukaan UUD 1945,” Benny menjelaskan.
Pada bagian penutup, Benny mengharapkan wacana amandemen tidak membuat masyarakat reaktif, tetapi dapat dipikirkan dan diperdalam.
“Para ahli konstitusi dapat melihat kembali, biar amandemen hanya untuk MPR kembali menetapkan GBHN. Hal ini juga membutuhkan kepastian dari para elit politik. Jika hal ini tidak terjadi, maka sebaiknya menunggu presiden baru,” tutupnya. (HMS)
Komentar