Jurnalpatrolinews – Jayapura : Terpilihnya Presiden Amerika, Joe Biden menggantikan Donald Trump menimbulkan banyak asumsi dan terka – terka dikalangan elit politik maupun mereka yang baru belajar politik. Ada yang menyebut terpilihnya Biden juga bisa menjadi ancaman bagi status politik Papua ke depan. Ada juga yang mengaitkan dengan PT Freeport di Papua. Namun terkait semua opini yang bermunculan ini menurut dua akademisi Uncen, DR Melyana Pugu S.IP, M.Si dan Marinus Yaung S.IP, MA.
Melyana justru berpendapat bahwa terlalu dini jika menarik kesimpulan ke persoalan politik Papua dari terpilihnya Joe Biden. Pasalnya bicara Papua adalah bicara internal negara dan menyangkut kedaulatan negara. Menjadi isu sensitif yang semua negara patut menghormati. “Dalam melihat satu persoalan dalam satu negara lain maka itu berbicara kedaulatan dan tak bisa dicampuri negara lain karena secara aturan ini harus dihormati,” kata Pugu di Abepura, Senin (9/11). Ia melihat ada yang mengatakan apabila Joe Biden naik maka isunya soal HAM akan mempengaruhi Papua apalagi mantan Wapres Amerika ini sangat kental dengan suara akar rumput.
“Saya pikir itu terlalu cepat tapi jika berbicara soal perlindungan pekerja ini bisa saja karena pasangan ini memang memiliki perhatian lebih untuk perlindungan pekerja makanya ia sempat memprotes ketika program Obama Care dihapus oleh Trump dan saya pikir ini juga senjata yang dipakai untuk mengalahkan Trump,” jelasnya. Meski Partai Demokrat lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput akan tetapi ada aturan main jika sudah bicara masuk ranah kedaulatan negara. Yang sangat mungkin terjadi justru Biden menarik atau merangkul semua sekutu Amerika selama ini dan ini ditinggalkan Trump karena Trump memang tak suka bersekutu.
Sementara Marinus Yaung berpendapat bahwa soal pemimpin baru dan isu Papua dikatakan pemerintah Amerika Serikan (AS) sudah kehilangan dominasi dan kontrolnya terhadap isu Papua. Di era kepemimpinan Presiden Donald Trump 2016 – 2020.
“Sehingga saya tiba pada kesimpulan bahwa, internasionalisasi isu Papua saat ini bukan lagi ditangan Presiden Joe Biden, tetapi berada di tangan Presiden China Xi Jinping,” tulis Yaung. Pertama adalah program pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) dimana China telah membangun infrastruktur besar – besaran di Negara Vanuatu dan Solomon Island. Dana kompensasi dari bantuan keuangan China, digunakan oleh Perdana Menteri Vanuatu Carlo Salwai dan Perdana Menteri Solomon Island Manasseh Sogavare untuk mengadvokasi dan menginternasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik, Afrika dan di sidang Majelis Umum PBB.
Lalu kantor ULMWP di ibu kota Port Villa, Vanuatu, yang bersebelahan dengan areal perkantoran Perdana Menteri Vanuatu dibangun oleh Pemerintah China. “Jadi isu Papua di komunitas internasional saat ini ditentukan dikontrol oleh Beijing, bukan lagi oleh Washington. Era dominasi AS dalam isu Papua sudah selesai. Era global saat ini adalah Abad Asia. China adalah pemimpin Abad Asia,” bebernya lagi. (ceposonline)
Komentar