“Jika tidak efektif atau mandek, Pejabat yang bersangkutan sebaiknya diberhentikan,” imbuhnya.
“Yang diuntungkan adalah orang yang memiliki uang yang berlimpah untuk bisnis Properti atau bisnis lainnya yang berbasis tanah,” bebernya.
Sedangkan pihak yang dirugikan, kata Muzakkir, para pemilik tanah yang tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah, sehingga para mafia tanah ini kerap menindas warga yang seperti itu.
Puan Maharani, Ketua DPR RI pun menyoroti maraknya kasus Mafia Tanah yang sangat merugikan amasyarakat belakangan ini. Dia meminta pemerintah bersama jajaran penegak hukum memberantas aksi-aksi mafia tanah.
“Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas!” Pinta Puan.
“Tidak ada toleransi bagi Mafia Tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!,” sambungnya.
Puan meminta Kementerian ATR/BPN bertindak tegas memecat jika ada Pegawainya yang terlibat dengan Mafia Tanah.
“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” tandasnya.
Komentar