Sudah saatnya juga BPN terbuka, untuk menerapkan Adu Data antar para pihak yang bersengketa, yang sama-sama memiliki Surat Tanah. Jangan membiarkan Warga di tembak Polisi, ditangkap, dan dipenjara, begitu bebas, lahannya sudah hilang.
Trobosan ini harus Pak Menteri mulai dari kualitas Aparat BPN ATR, jangan lagi ada Jabatan karena sogok menyogok.
Ia lalu memberi ucapan ‘Selamat bekarya dalam Pelayanan Publik kebanggaan Presiden Jokowi’.
Ia menyarankan, semoga Menteri ATR/BPN yang baru, bisa mengeksekusi pelaksanaan UUPA No 5/1960 dan UU No 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sebagai Realisasi Reformasi Agraria, dan tidak hanya Sertifikasi.
“Salam Juang, dari saya,
BeaThor Suryadi, Penasehat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI),” pungkasnya.
Komentar