JurnalPatroliNews-Jakarta – Politisi dan eks politisi kembali masuk jajaran pengurus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir telah mengangkat politisi Golkar Rizal Mallarangeng sebagai salah satu Komisaris di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM).
Penetapan ini tertuang dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom pada Jumat kemarin (19/6/2020).
Penetapan politisi di BUMN ini sempat dipertanyakan. Namun tak perlu waktu lama, Kementerian BUMN pun angkat suara melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
Menurutnya, saat ini Rizal Mallarangeng sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus di Partai Golkar. Sebab Rizal telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum bidang Penggalangan Strategis sejak 16 Juni 2020 kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang juga Menko Perekonomian.
Golkar sendiri pun telah menyatakan bahwa Rizal tidak lagi menjadi salah satu pengurusnya. Surat tersebut sudah sampai ke Kementerian BUMN sebelum ia ditetapkan untuk bergabung dengan Telkom.
“Jadi bang Rizal sekarang ini sudah betul-betul sebagai profesional dan beliau punya pengalaman banyak juga dan dibutuhkan di Telkom,” ujar Arya melalui keterangan resmi, Sabtu (20/6/2020).
Menurutnya, pemilihan Rizal sebagai salah satu Komisaris karena ia dinilai memiliki wawasan mengenai konten yang nantinya akan membantu perkembangan Telkom ke depan.
“Apalagi beliau sangat paham mengenai konten yang saat ini memang jadi fokusnya Telkom. Bagaimana me-monitize infrastruktur-infrastruktur Telkom lebih kuat nantinya. Karena memang yang penting ke depan bagi Telkom saat ini adalah fokus di konten. Nah bang Rizal ini punya pengalaman di sana juga,” tegasnya.
Rizal adalah politikus, pengamat politik, dan sekaligus penulis. Alumnus UGM dan Universitas Ohio ini pernah berkiprah sebagai staf khusus Aburizal Bakrie yang saat itu menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2004 dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada 2005.
Selain penunjukan Rizal, RUPST Telkom pada Jumat kemarin (19/6/2020), juga sah memutuskan pendiri sekaligus Presiden Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid, menjadi Direktur Digital Business perseroan. Fajrin menggantikan Faizal R. Djoemadi yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Sementara, posisi Direktur Utama Telkom masih tetap dijabat oleh Ririek Adriansyah. Ririek baru diangkat Erick menjadi Dirut Telkom menggantikan Alex Sinaga pada RUPST Telkom, Jumat (24/5/2019). Ririek sebelumnya adalah Dirut Telkomsel, anak usaha Telkom.
Adapun Komisaris Utama Telkom masih dijabat akademisi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali.
Sebelumnya, pada Kamis (11/6/2020), Erick juga menempatkan politisi di jajaran komisaris BUMN saat merombak jajaran pengurus emiten jalan tol yakni PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Erick memberhentikan dengan hormat Desi Arryani dan menunjuk Subakti Syukur dari semula Direktur Operasi menjadi Direktur Utama.
Sorotan publik pun mengarah pada keputusan Erick Thohir khususnya ketika mengangkat Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Jasa Marga.
Mengacu data Fraksinasdem.org, Zulfan adalah politisi Nasdem di Komisi VI DPR RI periode 2014-2019. Dia menamatkan sekolah dasar sampai menengahnya di Banda Aceh.
Pria yang lahir di Banda Aceh 1 November 1956 ini merupakan salah satu pendiri Partai Nasdem yang dipercaya sebagai Ketua DPP bidang Organisasi dan Industri dan Tenaga Kerja.
Kiprah politik Zulfan Lindan di nasional pernah mendudukkannya di kursi anggota DPR RI, Komisi IX yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan pada tahun 1999-2004 melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Ia juga pernah tercatat sebagai pimpinan di Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) sebelum akhirnya memantapkan mengabdi di Partai Nasdem, pimpinan Surya Paloh.
Di Pemilu 2014 Zulfan Lindan menghadapi para Calon Anggota Legislatif incumbent di dapil Aceh II. Zulfan Lindan sempat dipercaya duduk di komisi VI bidang; perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional periode 2014-2019.
“Tidak ada yang namanya kapitalisme yang menginginkan keadilan sosial. Sebenarnya, penerapan butir-butir pancasila sesuai aslinya sangat menguntungkan bangsa Indonesia di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi,” katanya suatu waktu, dikutip situs tersebut.(/lk/*)
Komentar