JurnalPatroliNews – Jakarta – Mahfud Md, Menko Polhukam dan calon wakil presiden nomor urut 3, kembali menarik perhatian dengan wacana perubahan status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari ‘komisi’ menjadi ‘badan’ atau lembaga. Pernyataan ini disambut dengan respons dari Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, yang mengungkapkan bahwa sebaiknya Mahfud mengemukakan ide tersebut sebelum menjadi calon wakil presiden.
“Terkait pernyataan terkini mengenai rencana perubahan nama KPK dan upaya mengembalikan UU 30 tahun 2002, tentu boleh diutarakan oleh siapa pun, namun khususnya Profesor Mahfud, mungkin lebih baik jika pernyataan tersebut diungkapkan sebelum beliau mencalonkan diri sebagai wakil presiden,” ungkap Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (16/1/24).
Nawawi memberikan ruang kepada calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyampaikan ide-ide mereka, tetapi menekankan pentingnya keterbukaan sejak awal. “Ide-ide itu hak mereka, silakan sampaikan sejak awal,” tambah Nawawi.
Sebelumnya, Mahfud mengekspresikan tekadnya untuk memastikan KPK tetap independen. Namun, perhatian tertuju pada usulannya untuk mengubah status KPK menjadi ‘badan’. Awalnya, Mahfud mengomentari keterlibatan 93 pegawai KPK yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar di Rutan KPK, dengan menyerukan penangkapan terhadap mereka.
“Langsung ditangkap saja, tangkap saja,” tegas Mahfud di Medan, Sumatera Utara, pada Senin (15/1/24).
Selanjutnya, Mahfud mengemukakan niatnya untuk mengadvokasi kemandirian KPK. Dalam konteks ini, ia menyampaikan ide perubahan status lembaga tersebut.
“Kami berjuang agar KPK tetap independen. Kemungkinan namanya diusulkan sebagai badan atau lembaga, atau sejenisnya. Jangan lagi disebut komisi, karena istilah komisi sering dianggap bersifat sementara,” ujar Mahfud.
“Namun, tentunya tergantung pada tujuan pembuatnya. Jika perlu diperkuat, mari kita perkuat bersama. Ini adalah bagian dari program kami, dan kami akan mengusulkan hal tersebut,” Pungkasnya.
Komentar