JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan sikap tegas pemerintah dalam memerangi peredaran rokok ilegal. Menurutnya, langkah ini tidak hanya demi menjaga penerimaan negara, tetapi juga memastikan persaingan usaha di sektor tembakau berlangsung adil.
“Kenapa harus diberantas? Karena ada yang taat bayar cukai dan ada yang tidak. Kalau yang patuh harus bersaing dengan yang melanggar, jelas mereka dirugikan,” ujar Purbaya saat kunjungan kerja di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Tarif Cukai Tetap, Pengawasan Diperketat
Meski pemerintah memutuskan tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026, Purbaya memastikan strategi penguatan penerimaan negara tetap dijalankan melalui intensifikasi pengawasan. “Fokus kami adalah menciptakan arena yang lebih adil bagi semua pelaku industri,” ucapnya.
Kawasan Industri Tembakau Legal
Sebagai bagian dari strategi, pemerintah sedang menyiapkan kawasan industri hasil tembakau di sejumlah wilayah yang selama ini dicurigai menjadi pusat produksi ilegal. Harapannya, para pelaku dapat diarahkan masuk ke sistem formal.
“Kalau sudah kita fasilitasi, mereka wajib bayar pajak. Kalau tetap membandel, akan langsung saya tindak tegas, tanpa kompromi,” tegas Purbaya.
Perketat Jalur Impor
Selain pasar domestik, pengawasan juga difokuskan pada jalur impor. Menkeu menyebut pengamanan di pelabuhan akan diperkuat untuk mencegah masuknya rokok ilegal dari luar negeri.
