Pemerataan dan penyebaran jangkauan anggaran untuk pengentasan kemiskinan jauh lebih banyak mudaratnya bagi rakyat banyak yang tersebar di seluruh wilayah republik Indonesia.
Misalnya; sulitnya akses jalan diberbagai tempat dan daerah, ini perlu di cek and ricek secara bertingkat dan berjenjang, kebijakan demikian dapat meminimalisir terjadinya perbuatan koruptif di garda terdepan dalam pelayanan rakyat, “ungkap Silaen.
Selanjutnya, penegakan hukum tidak boleh dilakukan seperti penindasan yang berlebihan dikarenakan apesnya seseorang seperti yang dialami oleh RAT yang sekarang ini.
Paralel juga dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus yang dilakukan oleh Mario Dandy agar dikemudian hari tidak terjadi kembali hal yang serupa, “pinta Silaen.
Jadi jangan sampai terkesan dipublik aji mumpung, kok begitu caranya menuntaskan kasus yang terjadi pada RAT. ini bukan membela perbuatannya RAT tapi tentu ini berkaitan erat dengan lemahnya (kosongnya) aturan hukum yang berlaku bagi seluruh pejabat negara ini, “papar Silaen.
Kasihan RAT ini, dia sudah mengalami kiamat duniawi-nya yang selama ini mungkin saja dia lupakan untuk bersyukur dan menikmati yang seharusnya sudah menjadi bagiannya sehingga sampai kebablasan.
Kalau mau melakukan bersih-bersih maka jangan sampai terjadi tebang pilih. Sekali lagi, apa yang dilakukan RAT sudah melukai perasaan publik, ini seperti gunung es, “kritik Silaen.
Jadi pemerintah jangan pakai sistem asal bapak senang (ABS), ini waktunya membuat aturan yang lebih baik daripada hanya jadi pemadam kebakaran seperti selama ini.
Perbaikan aturan yang lebih permanen yakni melalui adanya UU tentang Pembuktian Harta Terbalik bagi semua pejabat publik yang digaji dengan uang rakyat yang dikutip lewat pajak- pajak, “tandas Silaen.
Komentar