JurnalPatrolinews – Jakarta – Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengungkapkan adanya penyelundupan timah dari Indonesia ke Malaysia yang volumenya mencapai sekitar 1.000 ton setiap bulan, atau setara dengan 12.000 ton per tahun.
Ketua Umum AETI, Harwendro Adityo Dewanto, menjelaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar dugaan, melainkan berdasarkan pengakuan langsung dari pihak Malaysia yang menyatakan menerima pasokan timah mentah asal Indonesia dengan jumlah signifikan.
“Pihak Malaysia sendiri yang menyampaikan bahwa mereka mendapat pasokan timah dari Indonesia sekitar seribu ton per bulan. Kalau dikalkulasikan, jumlahnya bisa mencapai 12 ribu ton per tahun,” jelas Harwendro dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, Rabu (1/10/2025).
Menurut perhitungannya, potensi nilai ekonomi dari aktivitas ilegal itu bisa mencapai Rp45–47 triliun per tahun. Estimasi tersebut dihitung berdasarkan harga timah batangan (ingot) sesuai harga pasar global saat ini.
Ia menambahkan, pola penyelundupan berlangsung sistematis dan terstruktur, sehingga sulit terpantau. “Mereka menjalankannya diam-diam di waktu tertentu, sehingga praktiknya sering luput dari pengawasan,” katanya.
Meski begitu, Harwendro menilai ada sisi positif dari perhatian serius pemerintah terhadap isu ini, terutama setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya penyelundupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Ia menyebut produksi timah dalam negeri mulai menunjukkan peningkatan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan hampir 80% produksi timah dari Bangka Belitung diselundupkan ke luar negeri melalui beragam jalur, mulai dari kapal, feri, hingga perahu kecil. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk “perampokan sistemik” yang menggerus kekayaan negara akibat kelengahan para elite.
Prabowo juga menyebut terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang masih beroperasi di Bangka Belitung. Karena itu, ia memerintahkan TNI, Polri, serta Bea Cukai untuk melakukan operasi besar sejak awal September guna menutup jalur-jalur penyelundupan tersebut.
Tak hanya timah, Presiden menyoroti tambang-tambang ilegal lain seperti nikel, batu bara, dan bauksit yang juga menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Ia menegaskan tambang ilegal harus segera ditertibkan, ditutup, atau diambil alih oleh negara.
“Kalau penertiban ini dilakukan dengan konsisten, InsyaAllah penerimaan negara akan meningkat drastis, kebocoran bisa ditutup, dan kemakmuran rakyat lebih terjamin,” tegas Prabowo.
