Sementara, Edha, ketua DPP Gerakan Terdepan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Garda Tipikor), meminta, agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait, bisa menyelidiki lebih mendalam atas temuan itu.
“Seharusnya, Aparat Penegakl Hukum dan instansi terkait lainnya, bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan atas temuan yang merugikan keuangan Negara,” ucapnya.
Seperti diketahui, Pembangunan dan rehabilitasi anjungan Sulawesi Utara di TMII ini sendiri, sempat berpolemik di tahun 2020 lalu, usai beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, saat meninjau progres pembangunan, mendapati beberapa kejanggalan, seperti lambatnya progres proyek, bangunan lantai dua yang terasa kurang kokoh, dan beberapa bangunan yang tak sesuai hingga tak bisa difungsikan.
Komentar