JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Implementasi Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 diwujudkan dengan memperhatikan wilayah kelola rakyat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Wilayah Kelola Rakyat harus menjadi atensi negara untuk kepentingan Rakyat.
“Wilayah kelola rakyat adalah ruang kesatuan yang dikendalikan rakyat, untuk sumber-sumber Penghidupan” ungkap Dedi, Aktivis Initiator PEOPLES LETTER
Sebelum Bangsa dan Negara Merdeka. Wilayah Kelola Rakyat di kuasai sepenuhnya oleh Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) dan di Kelola secara tradisional dengan ketentuan-ketentuan Sesuai Hukum Adat.
Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 5 Menerangkan dan menjelaskan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.
Kepentingan Negara adalah keperluan yang dimiliki oleh negara untuk Rakyat yaitu untuk Kesejahteraan Rakyat, Kemakmuran Rakyat dan Keadilan untuk Rakyat.
Seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat adanya konflik agraria yang belum ada titik temu. Ini di karenakan tidak kembali kepada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 5 UUPA Nomor Tahun 1960.
Tidak adanya Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) yang merupakan sebuah persetujuan yang dilakukan dengan tujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat lokal atau masyarakat adat sangat di perlukan agar tidak terjadi konflik agraria yang berkelanjutan dan adanya dugaan mengelola melebihi izin dari Pemerintah. Hal-hal tersebut yang menjadi Pemicu Konflik agraria yang amat panjang. Karena di duga adanya pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan yang di lakukan korporasi Multinasional
“Kami mendesak Lembaga Negara untuk memulihkan dan mengembalikan wilayah kelola rakyat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan ruang-ruang untuk sumber-sumber Penghidupan, KEMBALIKAN TANPA SYARAT” tegas Dedi
Komentar