JurnalPatroliNews – YOGYAKARTA — Konferensi Republik yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menghasilkan tiga tuntutan utama yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan peran masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Forum tersebut menyerukan pengembalian kedaulatan masyarakat sipil, pembangunan formasi baru republik guna memulihkan kepercayaan publik, serta penyatuan seluruh kekuatan sipil dalam satu gerakan bersama.
Sebagai tindak lanjut, peserta konferensi memberikan mandat kepada Ketua Umum Panitia, Sudirman Said, dan Sekretaris Jenderal, Yanuar Nugroho, untuk melanjutkan proses konsolidasi melalui rapat kerja yang akan segera digelar.
Sudirman Said menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai penghubung berbagai elemen bangsa dalam proses pengambilan kebijakan publik.
“Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara dan polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti,” ujar Sudirman dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Sementara itu, Yanuar Nugroho menekankan bahwa Konferensi Republik bukan sekadar forum diskusi atau pertukaran gagasan semata. Menurutnya, forum tersebut lahir dari keresahan bersama yang dirasakan berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia.
“Ini bukan kegelisahan segelintir aktivis. Ini kegelisahan kolektif seluruh masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” kata Yanuar.
Ia menjelaskan, konferensi yang menghadirkan tujuh panel diskusi dan puluhan narasumber itu diselenggarakan secara swadaya melalui kolaborasi ratusan organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO), tanpa dukungan sponsor.
Menurut Yanuar, seluruh rangkaian kegiatan terlaksana berkat semangat gotong royong dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
“Seluruh proses dijalankan bersama melalui semangat gotong royong. Para pembicara hadir secara self-funded sebagai wujud nyata solidaritas untuk republik,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai konferensi tersebut harus menjadi titik awal lahirnya gagasan-gagasan progresif yang dapat diterjemahkan menjadi agenda perubahan yang konkret.
“Ini kerja maraton untuk mengonseptualisasikan gagasan progresif yang selama ini terfragmentasi akibat minusnya kepemimpinan kolektif,” kata Bhima.
Ia mendorong agar Konferensi Republik menghasilkan keluaran yang lebih substantif, salah satunya berupa Buku Putih yang memuat visi pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Menurut Bhima, dokumen tersebut dapat menjadi rujukan bagi berbagai kelompok masyarakat sipil dalam merumuskan agenda perubahan ke depan, sebagaimana dokumen Mandate for Leadership yang pernah menjadi salah satu fondasi kebijakan di Amerika Serikat.
Konferensi Republik diharapkan menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen masyarakat sipil untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi, sekaligus mendorong lahirnya gagasan dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
