JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi mengeluarkan perintah evakuasi bagi pegawai pemerintahan non-darurat beserta anggota keluarga mereka yang berada di Niger.
Keputusan drastis ini diambil sebagai respons langsung terhadap serangan teror yang dilancarkan oleh kelompok afiliasi ISIS di Bandara Internasional Niamey pada Jumat malam.
Langkah ini menunjukkan kekhawatiran serius Washington terhadap stabilitas keamanan di wilayah Sahel, mengingat posisi Niger yang selama ini menjadi mitra strategis dalam operasi kontra-terorisme di Afrika Barat.
Insiden di Bandara Niamey tersebut berlangsung secara terkoordinasi, di mana sekelompok anggota ISIS dilaporkan mendatangi lokasi menggunakan sepeda motor dan meluncurkan serangan mendadak.
Meski petugas keamanan setempat berhasil memukul mundur para penyerang, pertempuran tersebut menyebabkan empat tentara Niger mengalami luka-luka. Dampak serangan juga menyasar infrastruktur vital, di mana sejumlah pesawat sipil yang terparkir di landasan mengalami kerusakan signifikan akibat tembakan dan ledakan.
Melalui saluran propagandanya, ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyebutnya sebagai operasi yang menimbulkan kerugian besar bagi otoritas setempat. Meskipun mereka tidak merinci detail kerusakan, klaim ini mempertegas eksistensi kelompok ekstremis tersebut yang kian berani menargetkan objek vital di pusat ibu kota.
Serangan ini menambah daftar panjang kekejaman kelompok afiliasi ISIS di Niger setelah sebelumnya menewaskan 120 orang di wilayah Tillaberi pada akhir tahun lalu serta terlibat dalam penculikan seorang pilot berkebangsaan Amerika Serikat.
Perintah keberangkatan sukarela bagi warga negara Amerika Serikat dan staf diplomatik ini dilakukan demi meminimalisir risiko jatuhnya korban dari kalangan personel pemerintah asing. Kementerian Luar Negeri AS juga memperbarui peringatan perjalanan ke tingkat tertinggi bagi warga sipil yang berencana mengunjungi Niger.
Situasi di Niamey saat ini dilaporkan masih dalam pengawasan ketat pasukan keamanan nasional, sementara otoritas internasional terus memantau potensi serangan susulan dari kelompok bersenjata yang kini mulai merambah ke area transportasi udara sipil.
