JurnalPatroliNews – Jakarta – Gelombang krisis ekonomi kembali membayangi Sri Lanka setelah pemerintah setempat secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 25 persen.
Ini merupakan kenaikan kedua dalam sepekan terakhir, membawa harga bahan bakar mendekati level tertinggi yang pernah memicu kerusuhan massal pada krisis hebat tahun 2022 silam.
Lonjakan tajam ini dipicu oleh meroketnya harga minyak mentah global dan gangguan distribusi di jalur vital Selat Hormuz. Dampak paling nyata mulai dirasakan oleh sektor transportasi publik. Asosiasi Pemilik Bus Swasta Lanka memperingatkan bahwa sekitar 90 persen armada mereka terancam berhenti beroperasi karena biaya operasional yang tidak lagi tertutup oleh tarif saat ini.
“Kenaikan harga solar memaksa kami untuk mempertimbangkan penghentian layanan secara total jika pemerintah tidak segera merevisi tarif angkutan,” ujar perwakilan operator bus swasta, dikutip dari Financial Express, Senin (23/3/2026).
Dampak Meluas ke India Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, telah mendorong harga minyak mentah Brent berada di kisaran USD 112,63 per barel, setelah sebelumnya sempat menyentuh USD 119 per barel. Tekanan ini juga merembet ke India, tetangga terdekat Sri Lanka.
Meski harga bensin reguler di India masih stabil, kategori bensin premium dan solar industri mengalami lonjakan signifikan di beberapa kota besar:
- Delhi: Bensin premium 95 oktan kini mencapai 101,89 rupee (sekitar Rp18.436) per liter.
- Solar Industri: Di Kolkata dan Chennai, harga solar untuk sektor industri telah menembus angka di atas Rp20.500 per liter.
Ketergantungan pada Selat Hormuz India, yang mengimpor sekitar 88 persen kebutuhan minyak mentahnya, sangat rentan terhadap gangguan di Selat Hormuz.
Sebagian besar pasokan energi negara tersebut melewati jalur tersebut, sehingga ketegangan militer di kawasan tersebut langsung berdampak pada biaya logistik dan produksi domestik.
Situasi di Sri Lanka kini menjadi sorotan dunia, mengingat sejarah krisis 2022 yang berujung pada jatuhnya pemerintahan akibat kegagalan pengelolaan energi dan ekonomi. Para analis memperingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kenaikan BBM kali ini dapat memicu gelombang inflasi baru yang sulit diredam.
