Eropa Ambil Sikap Aman, Enggan Mengkritik Penahanan Maduro oleh AS

JurnalPatroliNews – Jakarta – Negara-negara Eropa memilih langkah berhati-hati dan cenderung menahan diri dalam merespons operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro.

Sikap diam ini dinilai lebih didorong oleh kalkulasi kepentingan strategis, khususnya ketergantungan Eropa pada Washington dalam isu keamanan Ukraina, ketimbang dukungan terbuka terhadap kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Usai penahanan Maduro di Caracas oleh pasukan Amerika, sebagian besar pemimpin Eropa menghindari pernyataan keras, meskipun tindakan tersebut dipandang banyak pihak sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara. Pernyataan yang muncul cenderung normatif dan aman secara politik.

Kanselir Jerman Friedrich Merz, misalnya, hanya menyebut peristiwa tersebut sebagai persoalan yang “rumit secara hukum”. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai situasi masih “bergerak dengan cepat”. Pernyataan semacam ini dinilai tidak menyentuh substansi persoalan dan menghindari konfrontasi langsung dengan Trump.

Walaupun para pemimpin Eropa kerap menekankan pentingnya supremasi hukum internasional, hampir tidak ada yang secara terbuka menyesalkan kejatuhan Maduro. Uni Eropa bahkan sejak lama menganggap Maduro tidak memiliki legitimasi setelah pemilu Venezuela 2024 yang diperdebatkan, serta melihatnya sebagai mitra strategis Rusia.

Juru bicara Uni Eropa, Paula Pinho, menyebut peristiwa ini sebagai “kesempatan bagi terjadinya transisi demokrasi di Venezuela”. Namun, ia menghindari komentar lebih jauh terkait pernyataan Trump yang mengklaim Amerika Serikat kini akan mengelola Venezuela, mencerminkan kehati-hatian UE agar tidak memicu ketegangan dengan Washington.

Nada kritik yang relatif lebih tegas hanya datang dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, yang menilai intervensi militer AS bertentangan dengan hukum internasional. Meski demikian, pernyataan tersebut tidak diikuti dengan langkah konkret dari negara-negara Eropa lainnya.

Seorang diplomat Uni Eropa yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa sikap Eropa sepenuhnya didasarkan pada kepentingan pragmatis. “Kami sedang menghadapi persoalan besar di tempat lain. Mau tidak mau, kami masih membutuhkan peran Amerika Serikat. Membela Maduro bukanlah prioritas kami,” ujarnya, dikutip dari AFP, Selasa (6/1/2026).

Intervensi di Venezuela terjadi di tengah ketergantungan tinggi Eropa terhadap AS dalam menjamin keamanan Ukraina. Kekhawatiran muncul bahwa tanpa dukungan Washington, Eropa tidak memiliki daya tawar jika Trump menekan Kyiv untuk menyerahkan wilayah sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Rusia.

“Tanpa Amerika Serikat, jaminan keamanan itu nyaris tidak ada,” ujar seorang pejabat Uni Eropa.

Kecemasan Eropa semakin meningkat setelah Trump kembali menyuarakan ambisinya untuk menguasai Greenland, wilayah otonom Denmark. Meski UE dan Inggris menyatakan solidaritas kepada Denmark, respons yang ditunjukkan tetap berhati-hati dan jauh dari sikap konfrontatif.

Seorang diplomat UE merangkum dilema tersebut secara gamblang. “Kami berada pada posisi harus menenangkan Trump, bukan memprovokasinya. Ruang gerak kami terbatas, dan Trump sepenuhnya menyadari itu,” katanya.

Sejumlah pengamat menilai langkah Amerika Serikat di Venezuela memberi sinyal mengkhawatirkan bagi tatanan global berbasis aturan. Analis German Marshall Fund, Ian Lesser, memperingatkan bahwa tindakan tersebut berpotensi menjadi preseden bagi negara besar untuk memaksakan kehendaknya secara sepihak.

“Preseden seperti ini bisa terjadi di kawasan lain—Taiwan, Ukraina, atau Moldova. Ini bukan sekadar kasus Venezuela, tapi persoalan sistemik,” ujarnya.

Sementara itu, lembaga pemikir European Council on Foreign Relations menilai Eropa pada akhirnya harus menentukan sikap, apakah terus menyesuaikan diri dengan ambisi Washington atau mulai berani membela kepentingannya sendiri.

“Isunya bukan lagi apakah Eropa bisa menghindari gesekan dengan Amerika Serikat, melainkan apakah Eropa siap mempertahankan kepentingannya ketika tekanan datang justru dari sekutu terkuatnya,” demikian kesimpulan mereka.