JurnalPatroliNews – Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto di forum World Economic Forum (WEF) Davos dinilai bukan sekadar penampilan seremonial Indonesia di panggung internasional, melainkan pernyataan tegas mengenai arah kebijakan nasional ke depan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai bahwa di tengah kondisi global yang dipenuhi konflik geopolitik, ketegangan ekonomi, serta krisis kepercayaan antarnegara, sikap Indonesia yang menonjolkan stabilitas, perdamaian, dan disiplin ekonomi justru mencerminkan pendekatan rasional yang kini semakin jarang ditemui.
Azis mencermati, kritik terhadap pidato Presiden Prabowo sebagian besar lebih bersifat personal dan emosional. Akibatnya, substansi pesan kerap terpinggirkan karena perhatian publik terfokus pada figur yang berbicara, bukan pada isi kebijakan yang disampaikan.
“Dalam situasi seperti itu, dialog publik menjadi sempit dan kebijakan kehilangan ruang untuk dikaji secara objektif,” ujar Azis kepada wartawan, Senin, 26 Januari 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan sikap masyarakat luas. Menurutnya, terdapat sikap publik lain yang lebih menentukan, yakni kehati-hatian yang disertai harapan. Publik, kata dia, mendengar dan mencatat, sembari menunggu pembuktian nyata dari arah kebijakan yang disampaikan pemerintah.
“Sikap menunggu ini bukan bentuk pesimisme, melainkan cerminan kedewasaan politik masyarakat,” lanjutnya.
Dalam konteks itulah, pidato Presiden Prabowo di Davos dinilai menemukan maknanya. Pidato tersebut tidak menjanjikan solusi instan, tetapi menekankan fondasi utama pembangunan nasional, seperti pentingnya stabilitas sebagai syarat pertumbuhan, disiplin fiskal untuk membangun kepercayaan, serta ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Azis juga menyoroti bahwa pesan tegas Presiden Prabowo di forum global bukanlah retorika kosong. Sejumlah langkah konkret telah lebih dulu dijalankan, mulai dari penertiban kawasan hutan, pencabutan izin pengelolaan hutan yang bermasalah, hingga penindakan terhadap izin pertambangan yang melanggar hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi yang sebelumnya dinilai sulit disentuh juga menjadi bagian dari proses tersebut.
“Langkah-langkah itu mungkin tidak selalu ramai diberitakan, tetapi berjalan konsisten dan terukur,” jelasnya.
Karena itu, Azis menilai pidato di Davos seharusnya dipahami sebagai kelanjutan dari rangkaian pembuktian kinerja pemerintah, bukan sekadar titik awal. Menurutnya, legitimasi kepemimpinan lahir dari kesesuaian antara pernyataan dan tindakan nyata.
Ia menambahkan, keraguan publik tidak perlu dihadapi dengan sikap defensif, melainkan dijawab melalui kerja konsisten dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kepercayaan yang dibangun lewat pembuktian akan jauh lebih kuat daripada kepercayaan yang hanya diminta lewat kata-kata. Di tengah hiruk pikuk global, pidato Presiden Prabowo di Davos menandai pilihan Indonesia untuk mengutamakan stabilitas, kerja nyata, dan konsistensi,” pungkasnya.
