JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Republik Islam Iran secara resmi mengaktifkan mekanisme kepemimpinan darurat menyusul konfirmasi wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel.
Guna menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi, seluruh otoritas tertinggi negara kini dijalankan oleh sebuah dewan khusus yang beranggotakan tiga pejabat senior.
Melansir laporan kantor berita resmi IRNA yang dikutip oleh Al Jazeera pada Minggu (1/3/2026), dewan transisi tersebut terdiri dari Presiden Iran, Kepala Lembaga Peradilan, serta satu orang ulama senior yang merupakan anggota Dewan Garda (Guardian Council).
Ketiga figur ini akan memegang kendali kolektif atas urusan kenegaraan dan keamanan nasional hingga proses penunjukan Pemimpin Tertinggi yang baru tuntas dilaksanakan sesuai prosedur konstitusional.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk mengisi kekosongan kekuasaan di tengah situasi keamanan yang sangat dinamis.
Dewan transisi memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan fungsi administratif dan ideologis yang sebelumnya dipegang oleh Khamenei, termasuk koordinasi militer dan kebijakan luar negeri di tengah ancaman konflik yang meluas.
Sebelumnya, berbagai saluran media resmi pemerintah Iran telah mengonfirmasi gugurnya Ayatollah Ali Khamenei dalam rangkaian serangan udara presisi.
Kantor berita Tasnim dan Fars melaporkan bahwa pemerintah telah menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas pengabdian sang pemimpin.
Konfirmasi wafatnya Khamenei juga disiarkan secara emosional melalui stasiun televisi pemerintah, IRINN, sekitar pukul 05.00 waktu setempat.
Dalam siaran tersebut, presenter menyatakan bahwa bangsa Iran dan umat Islam di seluruh dunia sedang berduka atas gugurnya sang pemimpin di bulan suci Ramadan.
Pernyataan resmi pemerintah mengutuk keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan pihak Zionis.
Saat ini, fokus utama dewan transisi adalah memastikan kelangsungan pemerintahan dan menjaga ketertiban domestik selama masa berkabung.
Dunia internasional kini memantau dengan saksama bagaimana dewan ini akan menavigasi proses pemilihan pemimpin baru di bawah tekanan militer dan politik yang ekstrem dari luar negeri.
