JurnalPatroliNews – Jakarta – Pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, terkait isu Taiwan memantik kemarahan China. Beijing menilai komentar tersebut bertentangan dengan komitmen Jepang dalam Komunike Bersama 1972, sehingga dianggap sebagai tindakan provokatif.
Pada Minggu, 16 November 2025, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengunggah poster berbahasa Jepang dan Inggris yang menegaskan kembali agar Tokyo konsisten menghormati kesepakatan yang sudah dibuat, tak peduli siapa yang sedang memimpin pemerintahan.
Media resmi China, Xinhua, ikut menyoroti pernyataan Takaichi. Mereka menuduh sang perdana menteri menggunakan isu Taiwan sebagai dalih untuk memperkuat agenda keamanan Jepang yang dinilai semakin ofensif. Xinhua bahkan menyebut langkah tersebut sebagai “tindakan sembrono yang melampaui batas konstitusi dan membahayakan stabilitas regional.”
Respons Beijing tidak berhenti pada kritik verbal. Pemerintah China:
- memanggil Duta Besar Jepang pada tengah malam,
- mengeluarkan peringatan bernada militer,
- serta mengirim kapal Penjaga Pantai untuk berpatroli di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu.
Outlet media pemerintah China menegaskan bahwa “kesabaran Beijing memiliki batas.”
Di Jepang sendiri, gejolak politik menguat. Mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengkritik Takaichi sebagai tidak berhati-hati dan mengatakan bahwa ucapannya justru memperburuk hubungan Tokyo–Beijing. Aksi protes publik pun muncul di Tokyo, di mana lebih dari 100 orang menuntut Takaichi menarik ucapannya dan mempertimbangkan untuk mundur.
Ketegangan diplomatik ini ikut menyeret sektor pariwisata dan mobilitas warga. China mengeluarkan peringatan perjalanan dan studi ke Jepang, sementara sejumlah maskapai asal China menawarkan pengembalian tiket gratis. Seorang ekonom dari Nomura memproyeksikan bahwa Jepang berisiko kehilangan 2,2 triliun yen, setara sekitar Rp237 triliun, akibat merosotnya jumlah wisatawan China.
Tak hanya itu, analisis dari beberapa pakar China menyebut pernyataan Takaichi mencerminkan perubahan arah kebijakan Jepang yang dianggap semakin condong ke kanan, termasuk kemungkinan revisi terhadap Tiga Prinsip Non-Nuklir. Arah baru ini menimbulkan keresahan di kawasan Asia Timur.
Kementerian Luar Negeri China mengingatkan bahwa transformasi kebijakan Jepang telah “mengirimkan pesan berbahaya kepada komunitas internasional,” terutama setelah munculnya wacana penggunaan kapal selam bertenaga nuklir.
Juru Bicara Kemenlu China, Lin Jian, menegaskan sikap Beijing: setiap bentuk campur tangan militer Jepang di Selat Taiwan akan didefinisikan sebagai tindakan agresi dan “akan dibalas secara tegas oleh China.”
