JurnalPatroliNews – HAVANA — Pemerintah Kuba mengecam keras keputusan Kosta Rika yang menutup kedutaannya di Havana serta menurunkan hubungan diplomatik menjadi tingkat konsuler. Havana menilai langkah tersebut sarat kepentingan politik dan dipengaruhi tekanan eksternal.
Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Kuba, Kamis (19/3/2026), disebutkan bahwa keputusan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik tanpa penjelasan yang memadai. Selain itu, Kosta Rika juga meminta penarikan staf diplomatik Kuba dari San José dengan alasan resiprositas yang dinilai tidak berdasar.
Pemerintah Kuba menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan sepihak yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat Kosta Rika. Havana bahkan menuding keputusan itu diambil di bawah tekanan Amerika Serikat, yang selama ini berupaya mengisolasi Kuba di kawasan Amerika Latin.
“Ini adalah keputusan sewenang-wenang, yang jelas-jelas diambil di bawah tekanan dan tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional bangsa saudara kita itu,” demikian pernyataan Kemlu Kuba.
Kuba juga mengkritik pernyataan Presiden Kosta Rika, Rodrigo Chaves Robles, yang dinilai memanipulasi fakta sejarah serta mengabaikan dampak kebijakan blokade Amerika Serikat terhadap kondisi ekonomi Kuba.
Menurut Havana, langkah Kosta Rika justru memperkuat upaya Washington dalam meningkatkan tekanan terhadap Kuba, meski kebijakan tersebut selama ini mendapat penolakan dari komunitas internasional.
“Dengan langkah ini, pemerintah Kosta Rika kembali bergabung dengan serangan pemerintah AS dalam upaya barunya untuk mengisolasi negara kita dari negara-negara Amerika,” tegasnya.
Meski demikian, Kuba menegaskan bahwa hubungan historis antara kedua negara tidak akan mudah terputus. Pemerintah Kuba menyebut ikatan antara rakyat kedua negara tetap kuat, didasari sejarah panjang perjuangan bersama di kawasan Amerika Latin.
Havana menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kedekatan kedua bangsa telah dibangun oleh tokoh-tokoh besar perjuangan kemerdekaan Kuba dan tidak akan terhapus oleh dinamika politik saat ini.
