JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemilu nasional di Venezuela dipastikan tidak akan diadakan dalam waktu dekat, menyusul keputusan otoritas negara itu untuk lebih memprioritaskan stabilisasi nasional sebelum membuka ruang pemungutan suara.
Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodríguez, menyatakan bahwa pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada pemulihan dan penguatan lembaga-lembaga negara sebagai landasan utama untuk menjamin proses demokrasi yang kredibel di masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan Rodríguez dalam sebuah wawancara dengan media asing, dikutip Selasa (10/2/2026).
Rodríguez menjelaskan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu baru akan dipertimbangkan setelah situasi politik dan institusional dianggap stabil dan solid. Menurutnya, pemilu hanya dapat terlaksana jika seluruh elemen negara kembali berfungsi penuh dan memiliki legitimasi yang diakui secara luas.
“Satu hal yang bisa saya sampaikan adalah bahwa tidak akan ada pemilihan dalam periode mendatang ini, ketika stabilisasi masih harus dicapai. Fokus kami saat ini adalah reinstitusionalisasi negara agar setiap lembaga memiliki kekuatan dan pengakuan penuh,” kata Rodríguez.
Rodríguez juga menyoroti aturan konstitusional Venezuela yang menyatakan bahwa pemilu tidak dapat digelar ketika jabatan presiden sedang dalam status ‘ketiadaan sementara’. Hal ini menjadi salah satu alasan penundaan lantaran pemerintahan dipimpin oleh presiden sementara, Delcy Rodríguez, setelah penangkapan mantan Presiden Nicolás Maduro oleh pihak luar negeri awal tahun ini.
Delcy Rodríguez resmi menjabat sebagai presiden sementara pada awal Januari 2026, menggantikan Maduro yang ditahan di luar negeri. Pemerintahan sementara menegaskan, stabilitas domestik dan keseimbangan kelembagaan menjadi prasyarat penting sebelum kembali ke proses electoral.
Penundaan pemilu ini muncul di tengah dinamika politik yang kompleks di Venezuela, termasuk berbagai upaya legislasi dan penyesuaian kebijakan dalam konteks pemerintahan sementara serta hubungan dengan pihak internasional.
