Pakistan dan UEA Dukung Prabowo Jadi Mediator Konflik Iran

JurnalPatroliNews – Jakarta – Upaya Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai mediator dalam meredakan ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendapat dukungan dari sejumlah negara sahabat. Dukungan tersebut antara lain datang dari Pakistan dan Uni Emirat Arab (UEA).

Hal itu disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, usai menghadiri acara buka puasa bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam, 5 Maret 2026.

Menurut Nusron, sejumlah negara di kawasan Timur Tengah serta negara-negara mayoritas Muslim memberikan dukungan terhadap inisiatif Indonesia untuk turut berperan dalam meredakan konflik yang berpotensi memicu eskalasi lebih luas di kawasan tersebut.

“Langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat dukungan dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Termasuk dari Pakistan dan juga UAE (Uni Emirat Arab),” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia juga akan memanfaatkan momentum kepemimpinan dalam forum D-8 Organization for Economic Cooperation untuk mendorong komitmen bersama negara-negara anggota dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Teluk dan Timur Tengah yang belakangan semakin memanas.

“Intinya, Pak Presiden bersama tujuh pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok delapan itu menginginkan adanya perdamaian. Jangan sampai perang berkepanjangan, terutama di Iran maupun kawasan Teluk dan sekitarnya,” kata Nusron.

Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan bahwa Presiden juga memaparkan sejumlah langkah diplomasi yang tengah ditempuh Indonesia guna meredakan ketegangan global. Salah satunya melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional.

Indonesia, kata dia, juga mendorong inisiatif perdamaian melalui wadah Board of Peace sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk menciptakan stabilitas dunia.

Nusron pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah diplomasi yang tengah dilakukan pemerintah.

“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana dan ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya upaya ini dicoba terlebih dahulu. Jangan sampai sebelum ikhtiarnya dilakukan, sudah diminta untuk berhenti,” pungkasnya.