PBB Sebut Korut Kembangkan Program Rudal Nuklir

JurnalPatroliNews – New York, Korea Utara (Korut) terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama tahun 2021.

Seperti dilaporkan Reuters, Sabtu (7/8/2021), tindakan Korut melanggar sanksi internasional dan meskipun situasi ekonomi negara itu memburuk.

Pada Jumat (6/8), seperti yang dilihat oleh Reuters, laporan panel pemantau sanksi independen kepada komite sanksi Korea Utara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan Pyongyang “terus mencari materi dan teknologi untuk program-program ini di luar negeri”.

“Meskipun fokus negara pada kesulitan ekonomi yang memburuk, Republik Rakyat Demokratik Korea terus mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya,” kata para pemantau sanksi.

Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK). Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan PBB tersebut.

Negara Asia yang terisolasi itu memberlakukan karantina ketat tahun lalu di tengah pandemi virus corona yang telah memangkas akses perdagangan dan bantuannya. Karantina ketat itu melukai Korut yang sudah dibebani oleh sanksi internasional.

Pada Juni, pemimpin Kim Jong Un mengatakan negara itu menghadapi situasi pangan yang “tegang” dan banyak yang akan bergantung pada panen tahun ini.

“Pernyataan yang dibuat oleh DPRK menunjukkan krisis kemanusiaan yang semakin dalam di negara ini, meskipun blokade Covid-19 berarti bahwa dampak relatif sanksi terhadap situasi kemanusiaan mungkin telah berkurang,” tulis pemantau PBB.

“Dengan perdagangan yang terhenti karena blokade, dan panen tahun lalu yang sangat terpengaruh oleh banjir, prospek populasi DPRK yang lebih luas saat ini menjadi buruk,” tambah pemantau.

Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Dewan Keamanan terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong pendanaan untuk program-program tersebut.

Di antara sanksi yang dijatuhkan adalah larangan ekspor batu bara dan komoditas lainnya serta impor minyak.

“Ekspor maritim dari DPRK untuk batu bara dan komoditas lain yang dikenai sanksi terus berlanjut, tetapi pada tingkat yang jauh berkurang. Impor produk minyak yang dilaporkan ke panel turun secara substansial pada paruh pertama tahun ini,” menurut laporan PBB.

“Pyongyang juga terus mengakses lembaga keuangan internasional dan pekerja Korea Utara terus mendapatkan uang di luar negeri untuk digunakan dalam program negara. Pejabat di luar negeri terus merasakan tekanan untuk mengembangkan aliran pendapatan,” kata pemantau sanksi PBB.

Para pemantau juga terus menyelidiki keterlibatan Korea Utara dalam aktivitas dunia maya global dan kolaborasi oleh akademisi dan universitas Korea Utara dengan lembaga ilmiah di luar negeri. Kolaborasi itu berfokus pada studi dengan aplikasi potensial dalam program senjata pemusnah massal.

Pemantau sanksi PBB sebelumnya telah melaporkan bahwa Korea Utara telah mencuri ratusan juta dolar menggunakan serangan siber.

(bs)

Komentar