JurnalPatroliNews – NEW YORK — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa isu Palestina telah menjadi ujian nyata bagi komitmen komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, dan multilateralisme.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam forum High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Selasa, 26 Mei 2026.
Forum tingkat tinggi itu dipimpin Menteri Luar Negeri China selaku Presiden Dewan Keamanan PBB periode Mei 2026 dan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bersama para menteri luar negeri serta delegasi dari berbagai negara.
Dalam pidatonya, Sugiono menyoroti situasi global yang dinilai semakin menunjukkan penerapan hukum internasional secara selektif.
“Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” tegas Sugiono.
Pemerintah Indonesia juga kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai jalan utama menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Menurut Sugiono, penyelesaian konflik Palestina harus tetap berpijak pada hukum internasional serta resolusi-resolusi PBB yang relevan.
Selain membahas Palestina, Menlu RI turut menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik dunia.
Ia menilai serangan terhadap peacekeepers bukan hanya ancaman terhadap keamanan personel PBB, tetapi juga bentuk serangan langsung terhadap semangat multilateralisme yang dijaga organisasi internasional tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), serta perlunya menjaga jalur pelayaran strategis dunia agar tidak berubah menjadi arena konfrontasi maupun alat tawar-menawar politik.
Ia turut menyinggung ancaman baru terhadap keamanan global, termasuk perkembangan artificial intelligence (AI) dan autonomous weapons yang dinilai mulai mengubah karakter konflik modern.
