JurnalPatroliNews – Sofia – Gejolak politik di Bulgaria kian memuncak setelah Presiden Rumen Radev resmi menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pidato yang disiarkan televisi nasional pada Senin, 19 Januari 2026 waktu setempat, dan langsung memantik spekulasi luas mengenai langkah politik berikutnya.
Dalam pernyataannya, Radev melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pemerintahan dan elite politik negaranya. Ia menilai Bulgaria terjebak dalam sistem kekuasaan yang dikendalikan oligarki serta praktik pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, situasi tersebut membuat masyarakat kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
“Banyak warga tidak lagi datang ke tempat pemungutan suara dan semakin tidak percaya pada media maupun lembaga peradilan,” ujar Radev sebagaimana dikutip media internasional.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah instabilitas politik yang belum kunjung reda. Runtuhnya koalisi pemerintahan terbaru memaksa Bulgaria kembali bersiap menggelar pemilihan parlemen, yang menjadi pemilu kedelapan dalam kurun empat tahun terakhir.
Sebelumnya, negara itu diguncang gelombang demonstrasi besar pada penghujung tahun lalu. Aksi massa bermula dari penolakan terhadap rancangan anggaran 2026, lalu berkembang menjadi luapan kekecewaan terhadap maraknya korupsi dan buruknya pengelolaan ekonomi. Tekanan publik akhirnya membuat kabinet menyerah dan mengundurkan diri pada 11 Desember.
Meski belum menyatakan secara gamblang akan terjun langsung ke arena politik praktis, Radev dalam beberapa bulan terakhir kerap memberi sinyal kemungkinan membentuk gerakan atau partai baru. Ia mengungkapkan banyak pihak yang mendorongnya untuk memimpin perubahan.
Dengan mundurnya Radev dari jabatan presiden yang bersifat seremonial, Wakil Presiden Iliana Yotova diproyeksikan akan mengambil alih tugas sebagai kepala negara sementara hingga masa jabatan presiden berakhir pada akhir tahun ini.
