JurnalPatroliNews – Jakarta – Di tengah konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di Sudan kembali mengguncang panggung politik nasional dengan membentuk pemerintahan alternatif.
Mereka menetapkan perdana menteri sipil serta membentuk struktur dewan kepresidenan sendiri, menantang legitimasi pemerintahan yang diakui dunia internasional.
Deklarasi ini diumumkan dalam konferensi pers dari Nyala, Darfur Selatan—wilayah yang berada di bawah kendali RSF. Dalam pernyataan resminya, RSF menunjuk Mohamed Hassan al-Ta’ayshi sebagai perdana menteri baru untuk pemerintahan yang mereka sebut sebagai “pemerintahan rekonsiliasi nasional.”
Al-Ta’ayshi bukan nama baru dalam politik Sudan; ia pernah menjadi anggota Dewan Kedaulatan Transisi hingga terguling akibat kudeta militer pada 2021.
“Langkah ini adalah ikhtiar untuk menyelamatkan negara dari kehancuran menyeluruh serta membuka ruang inklusif bagi seluruh rakyat Sudan,” ujar salah satu tokoh RSF tanpa menyebutkan identitasnya, sebagaimana dikutip oleh AFP pada Minggu, 27 Juli 2025.
Selain penunjukan perdana menteri, RSF juga mengumumkan pembentukan Dewan Kepresidenan beranggotakan 15 orang, dengan pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo sebagai presiden. Jabatan wakil presiden dipercayakan kepada Abdelaziz al-Hilu, tokoh pemberontak dari wilayah selatan Sudan.
Struktur pemerintahan ini juga mencakup sejumlah nama dari kalangan politisi, eks pejabat, dan pemimpin daerah. Salah satu nama yang mengundang perdebatan adalah El-Hadi Idris, yang ditetapkan sebagai gubernur Darfur.
Padahal, posisi tersebut saat ini masih dijabat oleh Minni Arko Minawi, sekutu militer yang menganggap langkah RSF ini sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum dan legitimasi pemerintahan.
“RSF tidak hanya melakukan pelanggaran, tetapi kini juga mencoba melegitimasinya melalui jalur paralel,” kecam Minawi dalam sebuah pernyataan tertulis.
