Langkah RSF ini muncul saat struktur pemerintahan yang diakui secara global—dibentuk pada Mei lalu dan dipimpin oleh mantan diplomat PBB Kamil Idris—masih terseok-seok tanpa kabinet lengkap. Tiga posisi menteri belum terisi, memperlihatkan lemahnya pondasi administratif pemerintahan resmi.
PBB pun mengeluarkan peringatan keras, menyebut inisiatif RSF sebagai ancaman baru terhadap proses perdamaian. Kehadiran dua pemerintahan yang saling mengklaim legitimasi dinilai dapat memperparah disintegrasi politik dan menyulitkan upaya mediasi internasional.
Sejak konflik militer pecah pada April 2023—akibat perebutan kekuasaan antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Dagalo—Sudan terjerumus dalam kehancuran. Ribuan nyawa melayang, jutaan warga mengungsi, dan sistem layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta air bersih praktis lumpuh. PBB menyebut krisis ini sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk saat ini.
RSF menyatakan bahwa struktur pemerintahan yang mereka bentuk merupakan tindak lanjut dari kesepakatan politik yang diteken bersama faksi-faksi sipil dan bersenjata dalam dialog di Nairobi pada Februari 2025.
Namun, dengan Sudan kini terbagi dua—militer menguasai wilayah utara, timur, dan pusat (termasuk Khartoum), sementara RSF memegang kendali atas Darfur dan sebagian Kordofan—masa depan negara ini makin sulit ditebak dan penuh ketidakpastian.
