JurnalPatroiNews – Jakarta – Pemerintah Arab Saudi menyampaikan keprihatinan mendalam setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menyatakan Gaza tengah menghadapi bencana kelaparan. Ini menjadi kali pertama lembaga internasional tersebut mengumumkan status darurat kelaparan di kawasan Timur Tengah.
Menurut laporan para pakar PBB, sekitar 500 ribu warga di Jalur Gaza kini berada dalam kondisi rawan pangan ekstrem akibat dampak penghancuran besar-besaran yang dilakukan Israel.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Al Arabiya, Sabtu (23/8/2025), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa penderitaan ini tidak terlepas dari “kejahatan genosida” yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga sipil. Riyadh menilai situasi ini memperlihatkan kegagalan dunia internasional dalam mencegah pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Tel Aviv.
“Tragedi ini akan selamanya menjadi noda bagi komunitas internasional, khususnya negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, jika tidak segera mengambil langkah nyata menghentikan kelaparan dan kekerasan di Palestina,” tegas pernyataan tersebut.
Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, menyoroti bahwa kondisi kelaparan di Gaza seharusnya tidak perlu terjadi. Ia menyebut pasokan makanan tidak bisa menjangkau wilayah tersebut akibat “hambatan sistematis yang diberlakukan Israel.”
Badan PBB Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang berbasis di Roma juga merilis laporan pada Jumat (22/8/2025), menyebutkan bahwa per 15 Agustus, bencana kelaparan (IPC Fase 5) dengan bukti yang cukup telah dikonfirmasi di Kota Gaza, wilayah yang mencakup 20 persen Jalur Gaza.
Menanggapi laporan itu, Kementerian Luar Negeri Israel langsung membantah dengan menegaskan “tidak ada bencana kelaparan di Gaza.” Israel bahkan menyebut laporan IPC sebagai propaganda yang bersumber dari Hamas dan disebarkan melalui organisasi dengan kepentingan tertentu.
Meski demikian, berbagai lembaga kemanusiaan dunia sudah berbulan-bulan memperingatkan situasi di Gaza yang terus memburuk, dengan jutaan warga sipil terjebak dalam krisis pangan, kekurangan obat-obatan, hingga keterbatasan akses bantuan.
