JurnalPatroliNews – Jakarta -Ayatollah Alireza Arafi secara resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Kepemimpinan Sementara untuk menjalankan fungsi Pemimpin Tertinggi Iran pasca-wafatnya Ayatollah Ali Khamenei.
Penunjukan ini dilakukan guna menjaga stabilitas pemerintahan hingga Majelis Ahli (Assembly of Experts) memilih pengganti permanen bagi mendiang Khamenei yang tewas dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu (28/2/2026).
Alireza Arafi, ulama berusia 67 tahun yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Penjaga Konstitusi, akan bekerja sama dalam dewan transisi tersebut bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan Kepala Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.
Penunjukan figur otoritas keagamaan ini dikonfirmasi oleh Dewan Kebijaksanaan, lembaga arbitrase politik paling berpengaruh di Republik Islam Iran.
Selain menjalankan tugas kepemimpinan harian, Arafi diproyeksikan menjadi salah satu tokoh kunci yang terlibat langsung dalam proses kurasi dan pemilihan Pemimpin Tertinggi baru.
Kehadirannya dalam dewan ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk menyeimbangkan faksi-faksi politik dan memastikan transisi kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum serta teokrasi Iran.
Di balik konsolidasi pemerintahan sipil-keagamaan tersebut, dinamika kekuasaan di sektor militer masih menunjukkan ketidakpastian.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) saat ini berada dalam posisi tanpa panglima tertinggi untuk kedua kalinya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Kekosongan jabatan pada struktur militer dan ekonomi elit ini memicu spekulasi mengenai sosok yang akan memimpin komando pertahanan Iran di tengah situasi perang.
Sejumlah kanal informasi yang berafiliasi dengan IRGC mulai menyebut nama Wakil Kepala IRGC, Ahmad Vahidi, sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi panglima tertinggi.
Vahidi sendiri merupakan sosok yang baru ditunjuk ke posisi wakil kepala oleh mendiang Khamenei sekitar dua bulan lalu. Selain IRGC, peran Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Larijani diprediksi akan tetap signifikan dalam menentukan arah kebijakan strategis Iran ke depan.
Bersamaan dengan pembentukan mekanisme transisi ini, Iran secara resmi memasuki masa berkabung nasional selama 40 hari.
Kantor berita resmi Tasnim dan Fars melaporkan bahwa seluruh aktivitas kenegaraan kini difokuskan pada pengamanan internal dan persiapan prosedur suksesi tertinggi, sementara militer tetap dalam status siaga penuh guna mengantisipasi eskalasi lebih lanjut.
