JurnalPatroliNews – Jakarta, – Ganjar Pranowo, Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP, saat berdiskusi dengan Mahfud MD, yang merupakan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) nya, menyebut, soal pembenahan penegakan hukum Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.
Ganjar mengungkapkan, masyarakat sudah banyak menanyakan penegakan hukum anti-KKN. Sebab itu, lanjutnya, Pemerintah harus benar-benar serius mengurus hal tersebut.
“Ya hari ini agenda itu menjadi begitu penting, karena begitu banyaknya masyarakat mempertanyakan salah satu agenda Reformasi, yaitu penegakan hukum yaitu anti-KKN, maka Pemerintah musti serius betul mengurus ini,” ujar Ganjar, di Senayan, Jakarta, Minggu (29/10/23).
Ganjar menyebut, sudah berdiskusi panjang dengan Mahfud. Agar dalam sistem kelembagaan yang sudah baik, untuk segera bisa dilaksanakan.
“Dan kami diskusi panjang dengan Pak Mahfud soal ini, agar secara kelembagaan sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan. Maka regulasi yang sudah mengatur dengan ketat, kalaulah kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya, maka saya rasa mesti ada yang di-review,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemilihan Aparat Penegak Hukum (APH) yang teguh, menjadi hal yang penting. Untuk dapat menghasilkan APH yang imparsial, itu juga merupakan hal yang penting.
“Namun demikian aktor menjadi penting maka memilih APH yang teguh. Kemudian, bisa betul-betul imparsial maka itu menjadi penting,” tandasnya.
Ganjar dapat memahami kekecewaan rakyat pada tahun 1998. Menurutnya, saat itu rakyat menginginkan adanya perbaikan dalam sistem Ketatanegaraan yaitu anti-KKN.
“Karena pasti rakyat akan kecewa, karena dulu tahun 1998 terjadi sebuah perubahan besar. Pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,” pungkasnya.
Komentar