JurnalPatroliNews | Jakarta — Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka belum sepenuhnya menjamin perempuan memiliki ruang yang setara untuk menentukan arah pembangunan bangsa.
Persoalan itu mengemuka dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik”, yang digelar Universitas Paramadina pada 14 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi ruang refleksi mengenai posisi perempuan Indonesia di tengah perubahan ekonomi, sosial, politik, teknologi, hingga diplomasi global.
Sejumlah akademisi dan pimpinan Universitas Paramadina turut menyampaikan pandangannya, yakni Prof. Dr. Iin Mayasari, Dr. Rini Sudarmanti, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, Dr. Prima Naomi, Dr. Peni Hanggarini, Tia Rahmania, M.Psi., dan Hendriana Werdaningsih, Ph.D.
Kegiatan diawali sambutan Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini dan dimoderatori Kenita Putri, M.M., dosen Program Studi Manajemen Universitas Paramadina.
Kemerdekaan Perempuan Tak Cukup Diukur dari Angka
Prof. Dr. Iin Mayasari menempatkan akses perempuan terhadap ruang strategis sebagai salah satu ukuran penting kemerdekaan.
Menurut dia, perempuan kini tidak lagi hanya berada dalam lingkup domestik. Perempuan telah berkembang menjadi penggerak UMKM sekaligus salah satu penopang ketahanan ekonomi keluarga.
“Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional,” ujarnya.
Menurut Iin, keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik juga membawa perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.
Keterwakilan perempuan di parlemen, pemerintahan, maupun organisasi sosial menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi. Namun, hambatan kultural, kesenjangan gender, serta akses yang belum merata masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Pandangan serupa disampaikan Dr. Rini Sudarmanti. Ia mengajukan pertanyaan mendasar: setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apakah ruang publik bagi perempuan benar-benar sudah merdeka?
Rini mengakui sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, antara lain indeks ketimpangan gender, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, keterlibatan dalam ekonomi kreatif, serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses perempuan terhadap posisi strategis.
Ia mencontohkan masih adanya kesenjangan antara jumlah perempuan yang memiliki pendidikan di bidang STEM dengan mereka yang kemudian bekerja di sektor sains dan teknologi.
Dalam pemerintahan pun, menurut data yang dipaparkannya, keterlibatan perempuan telah mencapai sekitar 57 persen, tetapi proporsi perempuan yang menempati posisi puncak strategis masih sekitar 17 persen.
Persoalan lain yang disorot adalah kekerasan terhadap perempuan yang menurut Rini masih menjadi masalah serius.
Ekonomi Maju, Tetapi Politik Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Dari perspektif ekonomi, Dr. Prima Naomi melihat perempuan semakin kuat menjadi aktor pembangunan.
Ia memaparkan tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada 2025. Indeks pembangunan gender perempuan juga tercatat mencapai 91,85 pada tahun yang sama.
Namun, angka tersebut belum menggambarkan kesetaraan secara menyeluruh.
Dalam Global Gender Gap Index, Indonesia disebut berada di peringkat 90 dari 148 negara. Kesenjangan paling besar terdapat pada aspek political empowerment, kemudian disusul economic participation and opportunity.
“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR penting bagi perempuan Indonesia,” kata Prima.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan perempuan bukan semata-mata mendapatkan akses masuk ke dunia kerja, melainkan memperoleh kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan dan mengambil keputusan strategis.
Demokrasi Sehat Membutuhkan Perempuan di Ruang Keputusan
Persoalan representasi politik menjadi perhatian Tia Rahmania, M.Psi.
Menurutnya, ukuran keberhasilan demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah perempuan yang berhasil masuk lembaga legislatif. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana perempuan memiliki kesempatan untuk berada di ruang tempat keputusan publik dibuat.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan adalah demokrasi yang sehat. Sehingga perempuan juga bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan perempuan, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan ibu, ekonomi keluarga hingga pengelolaan anggaran negara.
Ketika perempuan tidak memperoleh representasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan, pengalaman dan kebutuhan perempuan berpotensi tidak terakomodasi secara optimal dalam kebijakan publik.
Kemerdekaan Juga Berawal dari Keluarga
Dari perspektif psikologi positif, Dr. Fatchiah E. Kertamuda mengingatkan bahwa makna kemerdekaan tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi.
Kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan membangun rasa percaya diri, harga diri, kebanggaan terhadap Indonesia, kecerdasan, wellbeing keluarga, serta kesejahteraan masyarakat.
“Makna kemerdekaan secara hakiki adalah bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri, harga diri dan kebanggaan terhadap Indonesia. Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kecerdasan, wellbeing keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Fatchiah menempatkan keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan membangun karakter.
Karena itu, dukungan keluarga menjadi faktor penting bagi perempuan yang memilih berkiprah di ruang sosial dan profesional.
Ia menekankan lima elemen dalam psikologi positif yang perlu dibangun, yakni positive emotion, engagement, hubungan yang sehat, meaningful, dan accomplishment.
Perempuan dan Diplomasi: Peran Panjang yang Belum Selesai
Sementara itu, Dr. Peni Hanggarini mengangkat sejarah keterlibatan perempuan Indonesia dalam diplomasi internasional.
Sejak masa pascakemerdekaan, sejumlah perempuan telah memainkan peran dalam diplomasi, antara lain Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro.
Namun, sejarah tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan pada posisi strategis diplomasi.
Data yang dipaparkan menunjukkan pada 2018 pegawai perempuan di Kementerian Luar Negeri RI sekitar 37 persen, sementara laki-laki 63 persen.
Dari 75 duta besar pada periode tersebut, perempuan baru sekitar 13 persen. Kepala perwakilan perempuan berada di kisaran 15 persen, sedangkan keterwakilan perempuan pada posisi konsulat jenderal sekitar 18 persen.
Angka itu memperlihatkan bahwa akses perempuan menuju posisi strategis diplomasi masih menyisakan ruang besar untuk diperluas.
Industri Masa Depan Tak Harus Menghapus Sentuhan Manusia
Hendriana Werdaningsih, Ph.D., membawa refleksi tersebut ke ranah industri masa depan.
Ia memperkenalkan konsep craftsmanship sebagai salah satu bentuk pekerjaan yang tetap memiliki prospek di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola produksi.
Menurutnya, kemajuan teknologi tidak otomatis menghilangkan pekerjaan berbasis keterampilan. Sebaliknya, craftsmanship berpotensi berkembang sebagai alternatif terhadap pola mass production, dengan teknologi menjadi pendukung proses kreatif.
“Karakter perempuan akan selalu menjadi napas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Baginya, craftsmanship bukan sekadar kemampuan teknis. Di dalamnya terdapat passion, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, keberanian menghadapi risiko, serta nilai personal yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh produksi massal.
81 Tahun Kemerdekaan, Jalan Perempuan Masih Panjang
Rangkaian gagasan Perempuan Paramadina tersebut memperlihatkan satu kesimpulan penting: kemerdekaan perempuan tidak berhenti pada pengakuan kesetaraan di atas kertas.
Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk kesempatan nyata untuk bekerja, berusaha, memimpin, mengambil keputusan, berpolitik, berdiplomasi, membangun keluarga yang sehat, hingga menciptakan karya dalam industri masa depan.
Delapan puluh satu tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, perempuan telah menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai bidang.
Namun, pekerjaan rumah masih terbentang, terutama dalam mempersempit kesenjangan gender dan membuka lebih banyak pintu menuju posisi strategis.
Refleksi dari Universitas Paramadina itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas kemerdekaan sebuah bangsa juga dapat dibaca dari seberapa luas ruang yang diberikan kepada perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri—dan ikut menentukan masa depan Indonesia.
Komentar