JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah berencana untuk terus menggenjot pembangunan dan pengadaan angkutan umum massal perkotaan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan apa bila pengadaan angkutan massal tidak dilakukan, akan ada kerugian hingga Rp 100 triliun.
“Hari ini kami rapat dengan Pak Presiden bertepatan dengan angkutan massal perkotaan. Pak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diidentifikasi baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan membangun angkutan massal itu sendiri,” jelas Budi Karya, di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022).
“Dalam catatan kerugian, secara kumulatif, apabila angkutan massal tidak dilakukan paling tidak Rp 100 triliun (kerugian) dalam masa satu tahun. Oleh karena itu cukup beralasan untuk dilakukannya identifikasi angkutan massal di semua kota,” lanjutnya.
Selain pembangunan seperti infrastruktur perkeretaapian, Budi Karya bilang Jokowi memerintahkan agar kepala daerah juga menyiapkan angkutan umum pendukungnya seperti bus dan angkutan umum lainnya.
Ia mencontoh jika nanti LRT Jabodebek telah beroperasi, maka pemerintah daerah keberadaan stasiun LRT didorong untuk mengadakan angkutan umum pendukung lainnya.
“Contoh katakanlah nanti kan ada satu kegiatan LRT Jabodebek yang ada. Maka wajib baik Pemda Bekasi, Pemda Bogor dan Pemda DKI untuk meneruskan feeder-feeder baik itu berubah bus maupun angkutan-angkutan lain yang berupa first miles dan last miles. Karena itu tidak boleh ada suatu kegiatan yang sejajar karena sejajar itu akan mengeliminasi jumlah penumpang di situ,” tutupnya.
Komentar