JurnalPatroliNews | Jakarta – Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp86,3 triliun membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran tersebut dituntut tidak hanya memperkuat pembangunan ibu kota, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.
Anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris, menyambut positif kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran harus diikuti kualitas belanja, ketepatan sasaran, transparansi, serta pengawasan yang kuat.
Menurut Fahira, prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan Jakarta lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kekuatan APBD bukan semata-mata pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat, memperluas kesempatan, dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta,” kata Fahira, dikutip Minggu (22/11/2026).
RAPBD DKI Jakarta 2027 yang disepakati sebesar Rp86,317 triliun tersebut meningkat sekitar 4,9 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp82,3 triliun. Kenaikan ini dinilai memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai program prioritas.
Namun, Fahira menekankan bahwa tambahan anggaran harus disertai target yang terukur. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga harus menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Lima Catatan Fahira untuk APBD DKI 2027
Fahira menyampaikan lima catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan anggaran tahun depan.
Pertama, anggaran pendidikan harus diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Keberlanjutan program bantuan pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), perlu dijaga agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap perluasan program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2027. Pelaksanaannya harus disertai kepastian pembiayaan, kesiapan sekolah, serta mekanisme pengawasan agar program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Kedua, layanan kesehatan harus semakin mudah diakses dan memberikan perlindungan pasti bagi warga rentan.
Penguatan puskesmas, rumah sakit daerah, layanan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit yang membutuhkan perawatan berkelanjutan dinilai perlu menjadi perhatian.
Fahira juga menekankan pentingnya kepastian perlindungan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), terutama di tengah proses pembenahan data penerima bantuan.
“Kita ingin anak-anak Jakarta memperoleh pendidikan yang baik tanpa terkendala biaya, sementara warga yang membutuhkan pengobatan mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang pasti,” ujarnya.
Ketiga, perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Fahira, bantuan sosial perlu diberikan secara tepat sasaran, terutama kepada lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan keluarga rentan. Namun, pemerintah juga harus memperluas kesempatan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
Penguatan UMKM, koperasi, pelatihan keterampilan, serta pembukaan kesempatan kerja bagi generasi muda menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam kebijakan anggaran.
Dengan pendekatan tersebut, belanja daerah tidak hanya membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan dan produktivitas warga.
Banjir, Sampah, dan Transportasi Harus Jadi Prioritas
Catatan keempat berkaitan dengan penyelesaian persoalan perkotaan yang secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari warga Jakarta.
Fahira mendorong agar anggaran pembangunan diarahkan untuk penanganan banjir dan genangan, perbaikan drainase, pengelolaan sampah, sanitasi, peningkatan kualitas lingkungan, serta akses transportasi publik.
Menurutnya, pembangunan Jakarta sebagai kota global tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur modern dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Kemajuan juga harus dirasakan masyarakat di permukiman padat, wilayah pinggiran, hingga Kepulauan Seribu.
“Jakarta sebagai kota global tidak cukup hanya memiliki infrastruktur modern dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan juga harus dirasakan warga melalui lingkungan yang bersih, berkurangnya risiko banjir, transportasi yang terjangkau, serta pelayanan publik yang semakin baik hingga tingkat kelurahan,” kata Fahira.
Persoalan banjir, sampah, kemacetan, dan kualitas lingkungan membutuhkan perencanaan anggaran yang berkesinambungan. Penyelesaiannya tidak cukup melalui program jangka pendek, tetapi harus didukung pemeliharaan infrastruktur dan evaluasi berkala.
Disiplin Fiskal dan Transparansi Tidak Boleh Diabaikan
Catatan kelima menyangkut disiplin fiskal, transparansi, dan kualitas realisasi anggaran.
Fahira menilai peningkatan RAPBD harus diikuti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur. Upaya meningkatkan pendapatan tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat dan pelaku usaha kecil secara tidak proporsional.
Ia juga mengingatkan agar rencana pembiayaan pembangunan, termasuk penggunaan instrumen pembiayaan daerah, memperhitungkan kemampuan fiskal, manfaat ekonomi, risiko, serta kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, Pemprov DKI perlu memperkuat keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi belanja, dan capaian setiap program.
Penilaian keberhasilan tidak boleh berhenti pada tingginya persentase penyerapan anggaran. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil yang konkret, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, berkurangnya persoalan warga, dan membaiknya indikator kesejahteraan.
Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah anggaran yang telah disepakati benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat.
Besarnya APBD Harus Terukur dari Manfaatnya
Kesepakatan RAPBD DKI Jakarta 2027 sebesar Rp86,3 triliun menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan ibu kota pada tahun mendatang.
Tantangan berikutnya berada pada tahap pelaksanaan. Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan prioritas anggaran menjadi program yang tepat sasaran, memiliki indikator keberhasilan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Bagi Fahira, ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata berapa banyak uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen untuk menghadirkan Jakarta yang lebih maju, inklusif, dan menyejahterakan seluruh warganya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran daerah harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, warga Jakarta bukan hanya membutuhkan angka anggaran yang besar, tetapi hasil pembangunan yang benar-benar dapat mereka rasakan.














Komentar